Tunanetra menjadi Pedagang Gurilem Keliling

0
201
Foto: www.kulinerbandung.com

Oleh: Agus Maja

[Bandung, 25 September 2018] Di tahun ini, sejumlah tunanetra Bandung dan sekitarnya sudah mulai merambah menjadi pedagang gurilem keliling. Gurilem adalah jajanan semacam kerupuk dengan berbagai varian rasa dan bentuk, khas Jawa Barat. Kebanyakan dari mereka yang memulai usaha dagang keliling ini merupakan alumni dari Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Wyata Guna, berlokasi di Jl. Pajajaran No. 52 Bandung. Setelah selesai menimba ilmu di PSBN Wyata Guna, mereka mencoba trobosan baru, menjual gurilem keliling.

Mereka mendapatkan kerupuk gurilem dari produsennya di daerah Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Mereka membeli kerupuk gurilem siap jual. Hal ini mereka pilih dikarenakan ketatnya persaingan jasa pijat di kota kembang itu. Persaingan tidak hanya datang dari kalangan difabel netra, tapi juga datang dari kalangan jasa pijat non difabel netra. Atas dasar itulah muncul inisiatif untuk mengembangkan usaha dagang keliling ini. Saat ditanya kenapa memilih usaha ini dan apa kendalanya, Nurdin, seorang tunanetra yang menjadi pedagang keliling menjelaskan, ‘Pendapatan dari  hasil berdagang gurilem keliling ini cukup  bagus, dalam sehari per orang bisa menjual rata-rata 50 sampai 100 bungkus.’

Nurdin dan kawan-kawan biasanya berkeliling di sekitar kawasan Pasar Atas, Pasar Antri, Pasar Sarijadi, ITC Kebun Kelapa, dan alun-alun Bandung. Bahkan, kawan-kawan Nurdin ada yang sampai menyewa satu rumah untuk memulai usaha ini. Mereka membuat kesepakatan dalam hal harga dan pembagian area keliling. Sedangkan kendala yang dihadapi, lebih mengarah kepada bagaimana cara mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain saat menjajakan dagangan mereka. Nurdin kembali menuturkan bahwa dengan berbekal ilmu orientasi dan mobilitas (OM) yang telah mereka peroleh saat mereka menimba ilmu di PSBN Wyata Guna, Nurdin dan kawan-kawan lebih percaya diri dalam bermobilitas. Dengan menerapkan teknik tongkat (bagaimana cara menggunakan tongkat yang benar), dan berinteraksi serta berkomunikasi dengan lingkungan dimana mereka berdagang keliling, mereka yakin bisa mengatasi kendala dan risiko yang akan dihadapi.

Baca juga: Bisakah Tunanetra Pulang ke Rumah?

Ketika mendadak hujan turun begitu deras adalah kendala terbesar yang mereka hadapi berikutnya. Saat ditanya bagaimana cara mengetahui uang yang dibayarkan oleh konsumen kepada mereka, Nurdin menjelaskan, ‘Jika pembeli tidak memberitahu berapa uang yang diberikan, pedagang harus proaktif bertanya, pecahan uang berapa yang pembeli berikan. Atau ada juga pembeli yang sudah faham, sehingga memberitahu pecahan uangnya.’ Nurdin menyiasatinya dengan cara menyiapkan uang pecahan Rp5.000-an dan Rp10.000-an sebelum pergi berkeliling. Mengapa hanya menyiapkan uang pecahan Rp5.000-an dan Rp10.000-an saja? Nurdin menjawab, ‘Itu karena harga 1 bungkus gurilem harganya Rp5.000 jadi, jika ada yang membayar dengan uang yang lebih, memberi kembalian tidak susah.’ Harga pas Rp5.000 sangat membantu Nurdin dan kawan-kawan yang juga berprofesi sama dalam mengelola uang kembalian. 

Baca juga: Mata Uang Rupiah, Bisakah Tunanetra Mengetahui Nilainya?

Nurdin juga bercerita tentang tanggapan masyarakat terhadap kawan-kawan difabel netra yang berdagang keliling. Nurdin menuturkan, selama dirinya berdagang keliling kurang lebih dari 2 bulan yang lalu, dirinya belum pernah bertemu dengan orang yang menilai negatif. Kebanyakan dari orang-orang tersebut menilai positif.

Pelanggan bilang, ‘Mereka salut dengan kegigihan dan tekad untuk mencari uang yang saya dan kawan-kawan miliki.’ tutur Nurdin. Nurdin dan kawan-kawan berharap, masyarakat akan tetap menilai positif terhadap pekerjaan/usaha yang mereka jalani. Nurdin dan kawan-kawan pun mengaku, bahwa mereka senang dengan profesi mereka saat ini.

Pasal 53, UU Penyandang Disabilitas

Sulitnya mencari pekerjaan bagi non difabel sudah menjadi keluhan banyak masyarakat, dan faktanya, tingkat pengangguran di negeri ini masih saja banyak. Bagi difabel, lapangan kerja ini menjadi persoalan baru karena budaya diskriminasi masih begitu kuat. Difabel dipandang sebelah mata tidak bisa melakukan pekerjaan sebagaimana non difabel bekerja, baik di kantoran maupun lapangan, menjadi pegawai negeri, BUMN, atau swasta. Persoalan lainnya muncul karena fasilitas dan infrastruktur dalam perusahaan atau kantoran tidak aksesibel bagi difabel.

Menyangkut pekerjaan bagi difabel, sebenarnya sudah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang tersebut telah diketok palu sejak 15 April 2016. Pasal 50 bahkan menyatakan, setiap pemberi kerja wajib menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diaskes oleh tenaga kerja difabel.  Selain itu, Pasal 53 menegaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan paling minimal 2 persen difabel dari jumlah pegawai atau pekerjanya. Sedangkan perusahaan swasta wajib mempekerjakan minmal 1 persen pekerja difabel.

Bagi siapapun yang melanggar UU tersebut, jika itu perusahaan swasta, maka berkonsekuensi pada penghentian kegiatan operasional, pembekuan izin perusahaan, dan pencabutan izinnya. Bagi penyedia kerja milik pemerintah, mana mungkin pemerintah melanggar undang-undang, jika memang melanggar, tentu itu adalah sebuah kejahatan terbesar yang pernah ada.