Strategi untuk Hak-Hak Difabel 2021-2030

0
914

Penulis: Annasir

Newsdifabel.com — Pada 3 Maret 2021, Komisi Eropa mempresentasikan strategi ambisius untuk hak-hak difabel 2021-2030 dengan memastikan partisipasi penuh difabel dalam masyarakat, atas dasar kesetaraan dan kemanusiaan. Union and the Charter of Fundamental Rights of the European Union, menetapkan kesetaraan dan nondiskriminasi sebagai landasan kebijakan Uni Eropa. Difabel memiliki hak untuk mengambil bagian dalam semua bidang kehidupan, sama seperti orang lain. Meskipun dalam dekade terakhir telah membawa kemajuan terutama untuk akses difabel dalam perawatan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, kegiatan rekreasi, dan partisipasi kehidupan politik, masih banyak kendala yang perlu dibenahi.

Strategi baru ini dibangun dengan dasar Strategi Disabilitas Eropa 2010-2020, yang telah berkontribusi dalam isu implementasi hak sosial di Eropa dimana rencana aksinya akan diadopsi oleh Komisi Uni Eropa dalam minggu ini sebagai arahan untuk isu ketenagakerjaan dan kebijakan sosial di seluruh Eropa. Strategi tersebut juga selaras dengan implementasi Uni Eropa dan Negara-negara anggota konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Dalam pernyataannya di www.ec.europa.eu, Vera Jourová (57), Wakil Presiden Komisi Eropa mengatakan, “Perlindungan hak-hak penyandang disabilitas harus menjadi inti dari upaya kami, termasuk dalam menanggapi virus corona. Para penyandang disabilitas termasuk yang paling terpukul oleh krisis Covid-19. Kita harus berusaha untuk memastikan bahwa kualitas hidup para penyandang disabilitas meningkat dan hak-hak mereka dijamin!.”

Sejak awal, proyek Eropa berfokus pada penghilangan hambatan bagi difabel, sejalan dengan visinya tentang persatuan dalam keberagaman. Namun, banyak difabel yang masih menghadapi kendala, misalnya saat mencari pekerjaan atau menggunakan transportasi umum. Para penyandang disabilitas harus dapat berpartisipasi secara setara di semua bidang kehidupan. Hidup mandiri, belajar dalam lingkungan inklusif, dan bekerja di bawah standar yang sesuai adalah kondisi yang perlu dipastikan kepada semua warga negara agar memungkinkan mereka untuk berkembang dan menjalani hidup sepenuhnya.

Strategi Sepuluh Tahunan Menetapkan Isu Utama dalam Tiga Tema

Hak-hak Uni Eropa: Difabel memiliki hak yang sama dengan warga negara Uni Eropa lainnya untuk pindah ke negara lain atau untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Berdasarkan pengalaman proyek percontohan yang sedang berlangsung di delapan negara, pada akhir tahun 2023, Komisi Eropa akan mengusulkan Kartu Disabilitas Eropa untuk semua negara UE yang akan memfasilitasi saling-pengakuan status difabel di antara negara anggota, membantu difabel menikmati hak mereka atas kebebasan dalam beraktivitas (terkait infrastruktur). Komisi Eropa juga akan bekerja sama dengan negara anggota untuk memastikan partisipasi difabel dalam proses pemilu pada tahun 2023.

Hidup mandiri dan otonom: Difabel memiliki hak untuk hidup mandiri dan memilih dimana dan dengan siapa mereka ingin tinggal. Untuk mendukung kehidupan mandiri dan inklusi dalam masyarakat, Komisi Eropa akan mengembangkan pembinaan dan meluncurkan inisiatif untuk meningkatkan layanan sosial bagi difabel.

Nondiskriminasi dan kesempatan yang sama: Strategi ini bertujuan untuk melindungi difabel dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Bertujuan untuk memastikan kesempatan yang sama dan akses keadilan, pendidikan, budaya, olahraga, dan pariwisata. Akses yang setara juga harus dijamin oleh semua layanan kesehatan dan pekerjaan.

Tidak mungkin untuk berpartisipasi dalam masyarakat atas dasar kesetaraan dengan orang lain ketika lingkungan sekitar (secara fisik atau virtual) tidak dapat diakses. Berkat kerangka hukum Uni Eropa yang kokoh (misalnya Undang-Undang Aksesibilitas Eropa, Petunjuk Jaring Aksesibilitas, Hak Penumpang), telah meningkat akses untuk difabel, namun, banyak area yang masih belum tercakup oleh peraturan Uni Eropa, dan terdapat perbedaan dalam aksesibilitas gedung, ruang publik, dan beberapa moda transportasi. Oleh karena itu, Komisi Eropa akan meluncurkan program “Uni Eropa Aksesibel” pada tahun 2022, untuk membangun basis pengetahuan informasi dan praktik yang baik tentang aksesibilitas lintas sektor.

Kerjasama erat dengan negara-negara UE dan pengarusutamaan dalam kebijakan internal dan eksternal sebab mewujudkan ambisi strategi akan membutuhkan komitmen kuat dari semua negara anggota. Negara-negara UE merupakan aktor kunci dalam implementasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Komisi akan membentuk Platform Disabilitas, mempertemukan otoritas nasional yang bertanggung jawab atas implementasi Konvensi, organisasi difabel dan komisi untuk mendukung implementasi strategi, termasuk untuk meningkatkan kerjasama dan pertukaran dalam pelaksanaan Konvensi.

Platform program ini akan dikawal juga secara daring agar komprehensif dan memastikan kesinambungan aktivitas tahunan. Difabel akan menjadi bagian dari dialog dan dalam proses implementasi Strategi Hak-hak Penyandang Disabilitas 2021-2030. Komisi Eropa akan mengintegrasikan masalah difabel ke dalam semua kebijakan Uni Eropa. Komisi Eropa akan mempromosikan hak-hak difabel secara global. Dengan strategi ini, UE akan memperkuat perannya sebagai pembela hak-hak difabel dan menggunakan instrumen seperti bantuan teknis dan program keuangan, dukungan melalui delegasi UE, dialog politik, dan bekerja dalam forum multilateral untuk mendukung negara-negara mitra dalam upaya mereka melaksanakan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan memberikan panduan untuk pelaksanaan program Sustainable Development Goal’s (SDG’s) dengan cara-cara inklusif.

Latar Belakang

Seperti yang diumumkan oleh Presiden Uni Eropa, Von der Leyen, Strategi Hak-Hak Penyandang Disabilitas 2021-2030 berkontribusi untuk membangun persatuan kesetaraan bersama dengan Rencana Aksi Anti-Rasisme UE 2020-2025, Strategi Kesetaraan Gender 2020-2025, dan Kerangka Kerja Strategis Roma UE.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD), yang diadopsi oleh PBB pada tahun 2006, merupakan terobosan untuk hak-hak difabel: semua negara anggota adalah pihaknya, dan ini adalah konvensi hak asasi manusia pertama yang disimpulkan juga oleh Uni Eropa.

Para Pihak Konvensi diharuskan untuk memajukan, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia seluruh difabel, juga memastikan kesetaraan mereka di bawah hukum. Dengan strategi ini, Komisi memberikan kerangka kerja yang mendukung tindakan Uni Eropa dan Negara Anggota untuk mengimplementasikan UNCRPD.

European Disability Strategy 2010-2020 membuka jalan menuju Eropa yang bebas hambatan, misalnya dengan arahan seperti European Accessibility Act (Undang-undang Disabilitas Eropa) yang mensyaratkan produk dan layanan utama seperti telepon, komputer, e-book, layanan perbankan, dan komunikasi elektronik untuk dapat diakses dan digunakan oleh semua jenis kedifabelan. Hak Penumpang di Uni Eropa (UE) memastikan bahwa difabel memiliki akses ke jalan darat, udara, kereta api, atau perjalanan laut. Melalui kebijakan kerjasama internasional, UE juga telah memimpin secara global dalam mempromosikan inklusi dan partisipasi penuh difabel.