Sistem Hukum Belum Ramah Difabel

0
594

Oleh: Asri Vidya Dewi

Gagasan inklusi membutuhkan pondasi berupa demokratisasi, dimanapun itu. Jika mau menyadari, demokratisasi adalah sebuah syarat yang memungkinkan kemajuan produktifitas manusia. Bayangkan jika akses ilmu pengetahuan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan bisa dengan mudah didapatkan oleh masyarakat. Namun, kita sekarang hidup dalam selubung aneh tentang demagogi demokratisasi.

Termasuk dunia hukum. Demokratisasi harus jadi alas pijak bagi sistem yang paling dominan mengisi kehidupan bangsa ini. Bagi difabel, persoalan utamanya ada pada gagasan awam yang nir inklusi dan akses infrastruktur. Sebelum ke inti persoalan, saya akan memperkenalkan ada pembagian umum kategori difabel yaitu: (a) difabel intelektual; bisa disebut sebagai perlambatan pembaharuan/retardasi mental, kebalikan dari akselerasi, dalam bhs. Inggris disebut slow learner, (b) difabel mobilitas; berupa hambatan yang ada di tubuh, gangguan motorik gerak tubuh, autis, paraphlegia; (c) difabel komunikasi; pendengaran, wicara; (d) difabel sensorik; pengelihatan total/low vision, dll; (e) difabel psikososial; orang dengan gangguan jiwa—ODGJ.

Menurut UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang disebut penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Menurut Resolusi PBB No. 61/106 tanggal 13 Desember 2006, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan/atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari disabilitas mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya. Menurut Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Dari ketiga definisi legal di atas, yang menyamakan adalah disematkannya hak untuk mengakses. Dalam hal ini akses layanan publik termasuk peradilan dan sistem hukum. Dan kita semua dimungkinkan bersentuhan dengan hukum, termasuk disabilitas.

Aksesibel kah Criminal Justice System Kita?

Makna aksesibel dalam kontek ini adalah bisa teraksesnya sistem hukum pidana oleh difabel tanpa diskriminasi. Setidaknya, ada beberapa hal yang tidak ramah difabel, diskriminatif, masih luput atau belum diatur dengan tegas sebagai kepastian hukum dari situasi penyandang difabel. Beberapa hal tersebut misal:

Pertama; tentang usia anak. Dalam hukum di Indonesia, setidaknya ada tiga perbedaan tentang batas usia anak. Kitab Undang-undang Hukup Pidana Pasal 45 menyebut bahwa usia anak adalah sebelum enam belas tahun. Sedangkan UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Anak yang Berkonflik dengan Hukum mengatakan definisi anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Beda dengan ketentuan dalam KUH Perdata Pasal 330 yang menyatakan bahwa, yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya. Lalu persoalan datang ketika ada situasi bahwa korban adalah seseorang dengan retardasi mental/difabel intelektual yang usia sesuai kalender misal sudah 25, namun umur psikologisnya (hasil dari analisa ilmiah psikologi) masih 10 tahun. Apa yang akan digunakan; sistem peradilan anak atau dewasa? Belum ada yang mengatur.

Kedua; ini yang paling mengerikan, keji, dan diskriminatif. Pasal 4 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan ayat (2) poin (b) memberikan legitimasi kepada suami untuk berpoligami jika istri menjadi difabel.

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: …. (b) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. .… .”

Bahkan pemilihan disksinya pun keliru, masih menggunakan diksi “cacat”, bukan “difabel” atau “disabilitas”.

Baca juga: Kita Semua Berpotensi Menjadi Difabel

Ketiga; dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka (26) dinyatakan bahwa yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana adalah ia yang melihat sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri. Dalam definisi tersebut maka saksi-korban penyandang difabel yang mengalami sendiri namun tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, atau bahkan keduanya (difabel ganda), berdasarkan ketentuan KUHAP Pasal 1 angka (26) tidak masuk dalam definisi untuk bisa memberikan keterangan atau kesaksian secara jelas dan rinci, sehingga kesaksiannya pun dinyatakan meragukan. Konsekuensi lainnya tentang definisi di atas, saksi atau saksi-korban tidak masuk dalam kategori yang bisa diterima oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), terutama karena dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 juga mendefinisikan saksi sama dengan definisi KUHAP.

KUHAP (Pasal 178) hanya mengatur tentang hak khusus untuk saksi bisu atau tuli (termasuk tidak dapat menulis), berhak mendapatkan penerjemah; dan hak untuk mendapatkan semua pertanyaan atau teguran secara tertulis dan menjawab secara tertulis bagi saksi bisu dan/atau tuli-bisu tetapi dapat menulis.

Keempat; Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) terutama Pasal 12 dalam Konvensi, secara jelas diatur mengenai kesetaraan hak dan pengakuan di hadapan hukum kepada penyandang disabilitas dimana pun berada sehingga, kewajiban penyelenggara negara adalah membuat agar infrastruktur layanan publik bisa dan mudah diakses oleh penyandang difabel.

Pengakuan kesetaraan perlakuan bagi difabel juga diperkuat oleh Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa (1) setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum, (2) setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak, (3) setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Sistem hukum pidana kita harus terus diperbarui agar relevan dengan perkembangan masyarakat, jika tidak, maka implikasinya bisa destruktif. Sebagai contoh yaitu kekerasan seksual yang dialami anak di bawah umur yang juga penyandang difabel di Maluku Utara, Ternate. Korban inisial UI adalah anak dengan difabel ganda (bisu dan tuli) yang menjadi korban pelecehan seksual. Alhasil, sejak dilaporkan ke polisi pada November 2014, terduga pelaku melenggang bebas. Alasan aparat adalah belum memiliki bukti yang cukup, meski kepolisian sudah memeriksa empat orang saksi yaitu ibu korban, guru korban, bibi korban, dan korban.

Contoh lain lagi sebagaimana yang pernah saya terima tentang dugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap siswi penyandang difabel grahita. Pihak kepala sekolah justru mengatakan agar kasus ini jangan dibuka di publik hanya karena agar institusi sekolah tidak tercemar namanya. Dalam perkara ini, terlihat bahwa faktor budaya (nilai-nilai berfikir) sangat memengaruhi penegakan keadilan.

Memang harus diakui oleh Negara bahwa proses diskriminasi masih hidup menggasak sektor masyarakat tertentu. Difabel adalah minoritas-banyak yang masuk dalam kelompok rentan diskriminasi. Selain oleh sistem peradilan pidana, proses diskriminasinya juga hadir dari proses seleksi penerimaan pegawai atau karyawan. Tentu kita semua tahu jika ada syarat penerimaan pegawai yang menyatakan harus sehat jasmani dan rohani, sebagai contoh adalah Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang Peradilan Umum.

Baca juga: Kopi Tuli

Kesimpulan Umum

Di Indonesia ada 21.1 juta jiwa penyandang difabel berdasarkan survei Penduduk Antar Sensus tahun 2015. Badan Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan ada sepuluh persen (24 juta) dari total penduduk Indonesia adalah difabel. Sedangkan menurut data Pusdatin dari Kementerian Sosial, pada 2010, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia adalah: 11,580,117 orang dengan di antaranya 3,474,035 (disabiltais netra), 3,010,830 (difabel fisik), 2,547,626 (difabel tuli), 1,389,614 (difabel mental), dan 1,158,012 (difabel kronis).

Jumlah itu yang di atas saya sebut sebagai minoritas-banyak. Tentu harus diperhitungkan sebab jika merujuk pada basis filsafat dari demokrasi adalah bagaimana menghormati dan mengakomodir suara minoritas.

Persoalan ini tak bisa diabaikan karena kompleksitas masalahnya datang dari berbagai aspek, dan itu saling berkelindan antara faktor sistem hukum (termasuk penegakannya), sarana (infrastruktur), dan budaya (pola pikir). Faktor sistem hukum tentu harus ada perubahan dengan melakukan revisi atas UU, legislative review atau judicial review. Sebenarnya faktor yang lebih inti lagi adalah budaya berpikir dari pemegang kebijakan yang belum bisa menjangkau logika berpikir inklusif. Caranya adalah upaya diseminasi edukasi tentang kewajiban pemenuhan hak difabel.

Baca juga: Pengadilan yang Aksesibel

Logika berpikir inklusi ini akan bisa membuat lebih banyak dampak perubahan karena, meski tidak otomatis, gagasan inklusi akan terbawa oleh pemangku kepentingan dalam melakukan perumusan kebijakan ramah difabel yang menyangkut infrastruktur dan sistem hukum. Meskipun sekarang Mahkamah Agung sudah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang difabel yang berhadapan dengan hukum namun, sekali lagi, Perma hanya mengikat hakim. Lalu aturan apa yang bisa mengikat legislatif dan eksekutif?

Tentu tulisan ini masih sangat singkat dibanding dengan pembahasan penyelesaian persoalan yang menuntut jalan berliku. Setidaknya, ini adalah sebuah keresahan yang bisa saya bagikan, dengan sedikit analisa hukum berdasarkan pengalaman empiris.

Terima kasih. Salam inklusi.