Siaran Pers Pokja Implementasi UU Penyandang Disabilitas

0
531

Siaran Pers Pokja Implementasi UU Penyandang Disabilitas tentang Penyelenggaraan Asian Paragames 2018 dan Amanat Pembentukan Komisi Nasional Disabilitas

Asian Paragames 2018: Potret Kegagalan Pemerintah Indonesia Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Asian Paragames 2018 menjadi ajang pembuktian bagi Negara Indonesia
bagaimana penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas
di negara ini dilaksanakan. Ribuan perhatian warga Asia tertuju ke Indonesia
ingin melihat bagaimana atlet-atlet kebanggaan negara mereka berlaga dalam
suatu event internasional. Hasilnya, setelah berjalan hampir satu minggu, dengan
persiapan pada minggu-minggu sebelumnya, memperlihatkan bagaimana warga negara
negara dengan disabilitas masih tidak setara di Indonesia. Pelaksanan event
internasional sekelas pesat olahraga se-Asia masih menampilkan wajah stigma
negative dan aksesibilitas yang tidak terpenuhi, sehingga berujung kepada
praktik diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, termasuk para atlet, penonton,
dan relawan.

Stigma negative ditunjukan pada awal perhelatan Asian Paragames 2018
yang kerap menonjolkan kekurangan dari para atlet disabilitas, alih-alih
menunjukkan prestasi dan semangat juang para atlet tersebut. Kalimat seperti
“Kehilangan kaki untuk temukan semangat ukir prestasi dahsyat”, atau “Para
penembus batas”, menunjukkan bahwa perspektif yang digunakan masih melihat
kekurangan fisik seseorang, tidak langsung melihat semangat dan prestasi secara
setara dengan para atlet lainnya yang non disabilitas. Selain itu, pemberitaan
di media yang kerap masih menggunakan istilah cacat atau narasi lain yang
bersifat mengasihani, secara tidak langsung menutupi semangat membela nama
negara Indonesia dengan rasa belas kasihan.

Kejadian gagal bertandingnya atlet-atlet Indonesia di dua cabang
olahraga, yaitu Judo dan Renang merupakan bukti dari lemahnya pembinaan
olahraga bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Dua kegagalan itu disebabkan
karena adanya ketidakpahaman terhadap regulasi dan jadwal persiapan
pertandingan, yang sangat mendasar untuk dikuasai oleh Atlet dan para pengurus
olahraga. Potret ini bias jadi adalah fenomena gunung es, yang masih menyisak hian
berbagai persoalan yang tersembunyi.

Permasalahan lain adalah terkait dengan pemenuhan aksesibilitas bagi
penyandang disabilitas, yang merupakan hal mendasar untuk penyediaan akomodasi
yang layak agar para atlet, penonton, dan relawan disabilitas dapat menjalankan
perannya masing-masing secara maksimal. Penyediaan aksesibilitas sudah
diupayakan sebelum pelaksanaan kegiatan, tetapi pemahaman dan keberpihakan yang
lemah menjadikan penyediaan aksesibilitas berjalan lambat dan terkesan asal
ada, karena anggaran yang minim dan mengerjakan dalam waktu yang mepet. Padahal
aksesibilitas adalah kebutuhan mendasar sekaligus elemen paling utama yang
menunjukan apakah penyelenggara berkomitmen kuat dalam melaksanakan event bagi penyandang
disabilitas, atau sekadar menjadikan para penyandang disabilitas sebagai obyek.
Penyiapan aksesibilitas itu seharusnya dilaksanakan sejak persiapan Asian Games
2018 diselenggarkaan, atau bahkan sudah disiapkan sejak awal dibangunnya setiap
venue olahraga, karena penyandang disabilitas harus diberi ruang untuk ikut
menggunakan fasilitas olahraga tersebut. Hal itu menunjukan sekali lagi, bahwa
kehadiran warga negara dengan disabilitas di Indonesia belum menjadi prioritas,
bahkan kerap terdiskriminasi.

Perhelatan Asian Paragames 2018 sudah cukup membuktikan bahwa upaya
penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas masih
sangat jauh dari harapan. Perhatian dan solidaritas dari berbagai elemen
ternyata masih belum menghasilkan sesuatu yang konkrit apabila belum ada dukungan
dari otoritas Pemerintah. Dalam pembukaan Asian Paragames 2018 sudah disimulasikan
dengan baik bagaimana Presiden Republik Indonesia memanah huruf “Dis” sehingga
menjadikan “disability” menjadi “ability”. Adegan itu harusnya dimaknai bahwa
Pemerintah memang menjadi pihak yang paling betanggung jawab dan mampu
memangkas hambatan-hambatan yang ada di balik berbagai kemampuan dari para
penyandang disabilitas.

Upaya tersebut harus dilakukan seara progresif dan luar biasa, tidak
hanya biasa-biasa saja. Salah satu upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah adalah
membangun terobosan dalam birokrasinya, yaitu membangun lembaga yang fokus
dalam upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
Lembaga itu juga sudah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas, yaitu membentuk Komisi Nasional Disabilitas (KND).

KND kedepan akan memastikan setiap ketentuan dalam UU Penyandang
Disabilitas dilaksanakan dengan baik oleh para Kementerian/Lembaga atau
pemerintah daerah. KND juga akan melihat permasalahan dan kemajuan secara komprehensif,
sehingga memerlukan kewenangan yang kuat dan posisi yang setara dengan
Kementerian dan Lembaga, dan memiliki kewenangan terhadap pemerintah daerah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, kami Pokja Implementasi UU Penyandang
Disabilitas mendesak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, untuk:

  1. Melakukan evaluasi mendasar dan merumuskan upaya tindak
    lanjutnya dari pelaksanaan Asian Paragames 2018, terutama yang terkait dengan
    upaya anti-stigma negative terhadap Atlet  penyandang disabilitas dan
    pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sehingga perlu intervensi
    pemerintah terhadap organisasi pengelolaa olahraga Disabilitas;
  2. Membuka partisipasi penuh dari penyandang disabilitas
    untuk terjun langsung dalam pelaksanaan upaya Pemerintah untuk penghormatan,
    perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas; dan
  3. Membentuk Komisi Nasional Disabilitas segera, sebelum
    2019, yang berkedudukan setara dengan Kementerian/Lembaga, dan memiliki tugas
    dan kewenangan sesuai dengan ketentuan dalam UU Penyandang Disabilitas.

Tuntutan ini kami ajukan kepada Presiden Republik Indonesia tanpa
mengurangi rasa bangga kami terhadap atlet-atlet Asian Paragames 2018 yang
sedang berjuang membela nama Negara Indonesia. Selamat berjuang, dan terus
harumkan nama Indonesia di tingkat Asia dan dunia.

Narahubung :

  1. Ariani Soekanwo (PPUA Disabilitas): 081318907184)
  2. Maulani Rotinsulu (HWDI: 08128253598)
  3. Aria Indrawati (Pertuni: 081511478478)
  4. Yeni Rosa Damayanti (PJS: 081282967011)
  5. Mahmud Fasa (FKPCTI: 081808363744)
  6. Bambang Prasetyo (Gerkatin: 08176733250)
  7. Fajri Nursyamsi (PSHK: 0818100917)

Jakarta, 12 Oktober 2018

Gelora Bung Karno