Publikasi tentang Kesehatan Reproduksi Diterbitkan dalam Braille

0
427

Penulis: Kidung Libertha

Newsdifabel.com — Di Kazhakstan, buklet kesehatan reproduksi untuk perempuan difabel diterbitkan dalam Braille dan didistribusikan ke perpustakaan dan sekolah untuk difabel netra.

Publikasi kesehatan reproduksi untuk perempuan difabel telah diterbitkan dalam Braille untuk difabel netra dengan tajuk “Masalah Penting: Hak Kesehatan Reproduksi dan Reproduksi”, yang juga tersedia dalam audio disc, memberikan informasi kepada perempuan difabel tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas, termasuk keluarga berencana, hak mereka untuk memutuskan apakah, kapan dan berapa banyak anak yang akan dimiliki termasuk hak mengakses layanan.

Hampir 150 eksemplar buklet setebal 23 halaman, juga tersedia dalam bentuk digital berbahasa Kazakhstan dan Rusia, dikirim ke 34 perpustakaan khusus dan sekolah asrama untuk difabel netra. Saltanat Tleukenova adalah pustakawan di Perpustakaan Republik untuk Difabel Netra.

Dalam pernyataannya yang dimuat di Unfpa.org, perwakilan UNFPA untuk Kazakhstan, Giulia Vallese mengatakan, “Para difabel menghadapi sejumlah tantangan terkait kesehatan reproduksi dan hak reproduksinya.” Meskipun fokusnya sering pada kendala fisik, ada banyak jenis keterbatasan lain yang sering diabaikan dan terkait dengan kurangnya informasi yang dapat menghambat kualitas hidup mereka. Materi yang telah kami siapkan dirancang untuk memberdayakan para difabel untuk kehidupannya.”

UNFPA (United Nation Population Fund/Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa Bangsa) merupakan organisasi yang berada di bawah naungan PBB dibentuk pada tahun 1969. Organisasi ini bergerak di bidang kependudukan dengan tiga mandat yaitu kesehatan reproduksi, kesetaraan gender, serta populasi dan strategi pembangunan, yang juga bertujuan untuk membantu negara-negara yang membutuhkan bantuan terkait dengan permasalahan kependudukan.

Inklusivitas dalam pasokan informasi merupakan hal penting dalam semangat memberi pemahaman yang komprehensif. Ada 293.511 perempuan difabel yang tinggal di Kazakhstan pada pertengahan 2018. Dari jumlah tersebut, hanya setengah persen, atau 1.467 adalah seorang ibu. Stigma dan diskriminasi tidak hanya membuat perempuan enggan memiliki anak tetapi juga menghalangi mereka mengakses perawatan yang mendasar. Mereka juga kekurangan akses ke informasi. Angka KB yang tidak terpenuhi pada perempuan difabel adalah 41,5 persen, empat kali lebih tinggi dari total penduduk.

“Pertanyaan terpenting adalah kita harus diterima dan dianggap sebagai pemegang hak, terlepas dari apakah ada difabel atau tidak,” kata Lyazzat Kaltayeva, ketua Asosiasi Perempuan Penyandang Disabilitas Shyrak, yang mengembangkan publikasi Braille dengan UNFPA dan dukungan keuangan dari pemerintah Inggris.

“Setiap perempuan, terlepas dari kedifabelannya, memiliki hak untuk memutuskan apakah akan memiliki anak dan berapa banyak anak yang akan dimiliki,”

Nantinya, buklet akan dibuat untuk membantu difabel lainnya, termasuk difabel intelektual.

“Dengan pandemi yang memperburuk ketidaksetaraan gender, diskriminasi gender, dan kekerasan berbasis gender, menangani kebutuhan perempuan dan anak perempuan difabel merupakan persyaratan yang mendesak,” kata Duta Besar Inggris untuk Kazakhstan, Mike Gifford.

“Perempuan sangat rentan karena mereka mungkin menghadapi ‘diskriminasi ganda’ karena jenis kelamin dan kedifabelan mereka. Memberi tahu perempuan dan anak perempuan difabel tentang hak dan kesehatan reproduksi mereka adalah langkah kecil namun penting untuk memberdayakan mereka tentang pilihan hidup yang lebih terjamin.”

Lahir sebagai difabel netra, Olga Lonshakova (25) mengajar di sekolah khusus setempat untuk anak-anak. “Informasi tentang hak dan kesehatan reproduksi cukup minim. Dulu saya mendapat informasi hanya dari audio. Bagi orang yang memiliki hambatan bicara dan penglihatan, buku Braille bisa menjadi jendela menuju dunia luar.”

Akses informasi yang berkarakter inklusif patut ditiru oleh negara-negara yang mendaku sebagai negara yang telah menandatangani Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Sebab konvensi bermuatan HAM tersebut bukan sekadar alat formalitas tanpa realisasi.