Proyek Hukum dan Kebijakan untuk Difabel Universitas Oxford

0
339
(Foto: https://forum.brightrockgames.com)

Oleh: Malik Annasir

[Bandung, 21 Mei 2019] Satu dari lima orang di Inggris adalah penyandang difabel. Namun demografis penting ini sering kurang terwakili di lembaga akademik, hukum, dan politik di Inggris. Untuk mengatasi persoalan itu, pihak Universitas Oxford membuat program Proyek Hukum dan Kebijakan Disabilitas Universitas Oxford yang bertujuan untuk mengembangkan inisiatif baik, yang akan membawa perspektif baru ke dalam analisis akademik hukum dan kebijakan, dan untuk menghasilkan penelitian yang relevan dengan kebijakan yang melibatkan seluruh populasi beragam di seantero Inggris, termasuk agar aksesibel terhadap difabel.

Proyek ini juga bermaksud bahwa selain untuk tujuan akademik, juga memperluas diskusi substantif tentang difabel dalam pengajaran dan penelitian universitas. Harapannya akan memiliki efek filter-down: meningkatkan aksesibilitas fasilitas bagi mahasiswa dan akademisi difabel, memungkinkan difabel peneliti untuk berkontribusi lebih baik dalam kehidupan akademik universitas.

Program terobosan ini akan sangat berguna untuk meningkatkan inklusi difabel dalam penelitian dan pengajaran tentang hukum dan kebijakan yang melibatkan difabel. Tim program tersebut memiliki beberapa hal, meliputi: Pertama, membangun dan menyukseskan kampanye Let’s Get Disability on the List! Mereka bekerjasama dengan fakultas dan departemen untuk memasukkan perspektif difabel ke dalam proses akademik. Proses ini termasuk memetakan (mapping) dan menghubungkan penelitian penting terkait difabel yang telah dilakukan di Universitas Oxford, memberikan pelatihan metodologis dan dukungan dalam cara melakukan penelitian dengan atau sebagai difabel, dan membantu departemen di kampus untuk mengembangkan kursus dan daftar bacaan yang secara memadai menangani difabel. Kedua, melalui forum pertukaran pengetahuan yang dibuat oleh univerrsitas untuk memungkinkan para peneliti Oxford belajar dari pengalaman dan perspektif organisasi-organisasi difabel di tingkat lokal untuk membantu para akademisi membingkai dan memfokuskan tujuan penelitian mereka dengan cara yang ramah difabel dan relevan bagi penelitian, termasuk mengenai sasaran yaitu populasi yang beragam. Ketiga, Oxford memiliki tujuan untuk memungkinkan akademisi dan mahasiswa membangun pendekatan akademik internasional yang paling inovatif dan efektif dalam penelitian mereka.

Dalam penyelenggaraan konferensi yang diadakan Universitas Oxford, tepatnya di Hillary Term tahun 2018 lalu, telah berhasil mengumpulkan dan mempertemukan para akademisi terkemuka Oxford, se-Inggris, bahkan dari seluruh dunia untuk bertukar penelitian dan membangun kerja sama. Ini akan membantu mendorong arah penelitian lebih inklusif. Proyek Hukum dan Kebijakan Disabilitas Universitas Oxford menggabungkan inisiatif ini dengan tujuan untuk mengembangkan lingkungan akademik yang lebih responsif dan lebih relevan dengan tuntutan hukum dan politik masyarakat.

Suksenya Proyek Hukum dan Kebijakan Disabilitas Universitas Oxford ini diarsiteki oleh beberapa orang pemikir hukum di Inggris, salah satunya Dr. Marie Tidball, seorang peneliti di sebuah lembaga pusat kriminologi, dan memimpin di pusat penelitian humaniora Oxford. Dia juga sebagai direktur pendiri dan koordinator Proyek Hukum dan Kebijakan Disabilitas Universitas Oxford. Marie juga ahli di bidang system peradilan pidana yang minat akademisnya fokus tentang aksesibilitas daifabel dalam system hukum Inggris.

Di Amerika juga ada Universitas Harvard yang memiliki sebuah program khusus untuk difabel yaitu Harvard Law School Project on Disability (HPOD). Didirikan sejak 2004, HPOD telah memajukan pemahaman tentang hukum, kebijakan, dan pendidikan difabel di seluruh dunia. Termasuk di dalamnya mereka punya program pro bono. HPOD berkomitmen agar masyarakat sipil, khususnya difabel dan organisasi perwakilan mereka untuk melakukan advokasi hak asasi manusia. HPOD memberikan pelatihan dan pendidikan hak asasi manusia, memfasilitasi pengembangan hukum dan kebijakan internasional, mendorong praktik pembangunan inklusif, berbagi bantuan teknis tentang litigasi strategis, dan merangsang pemikiran baru tentang kemampuan para difabel dan hak yang harus mereka raih.

Menyenangkan sekali jika di sebuah bangsa memiliki institusi pendidikan terbaik yang punya pemikiran inklusi, membangun lembaga riset, mengumpulkan data, mengajak pemikir-pemikir lain untuk memikirkan kelompok rentan (termasuk difabel), dan mendorong keras agar sistem peradilan bisa aksesibel.