Perubahan Transformatif untuk Difabel ala Sekjen PBB

0
355

Oleh: Annasir

[Bandung, 18 Juli 2019] Dalam visi PBB, inklusi difabel bukan hanya soal hak asasi manusia, tetapi juga janji untuk menyukseskan Agenda 2030 tentang Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s). Visi itu dibacakan Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, pada konferensi tahunan tentang Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas pada bulan Juni lalu. Gutteres mengklaim telah membuat terobosan baru sebuah rancangan strategi inklusi difabel yang disebutnya sebagai Transformasi Baru.

“Ketika kita berjuang untuk mengamankan hak-hak itu, kita menggerakkan dunia kita lebih dekat untuk menegakkan nilai-nilai inti dan prinsip-prinsip Piagam PBB. Ketika kita menghapus kebijakan yang menghambat peluang difabel maka seluruh dunia akan mendapat manfaat”, tutur Guterres dalam teks pidatonya. Untuk tujuan itu, Sekjen PBB berkewarganegaraan Portugal itu menginginkan, dengan Transformasi Baru-nya bisa meningkatkan standar kinerja PBB tentang inklusi difabel di seluruh dunia. Sehingga upaya mewujudkan perubahan terpadu dan transformatif bisa sukses.

Tujuan simultan dari strategi baru tersebut akan membidik akuntabilitas kerja dalam memantau kemajuan dan mengatasi tantangan sehingga strategi baru memiliki tolok ukur yang jelas, dan akan mendorong lebih banyak difabel untuk bekerja dengan didukung secara maksimal oleh PBB. Dalam konsep tersebut, Guterres menginginkan PBB menjadi sebuah wadah besar pilihan bagi para difabel sehingga bisa sepenuhnya diakses untuk semua orang. Kata Guterres, “Kita tidak bisa lagi menjadi platform untuk perubahan ketika para difabel tidak dapat mengakses platform kita.”

Jika masalah para difabel adalah masalah keadilan dan investasi sosial masa depan maka PBB harus mau menempuh jalan panjang mengubah pola pikir, hukum, kebijakan publik tiap Negara anggota.

Guterres sempat menyinggung lagi Laporan Khusus PBB tentang Difabel dan Pembangunan pada tahun lalu yang isinya menyoroti tantangan utama dunia yaitu tingkat kemiskinan, kurangnya akses pendidikan, layanan kesehatan, akses pekerjaan, dan kurang terwakilinya difabel dalam pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan, dan partisipasi publik. Dan pada faktanya, itulah persoalan utama Indonesia sekarang. Meski bukan barang baru, persoalan ini pun tak kunjung ada perubahan signifikan di Indonesia.

Kita masih harus mati-matian untuk mengatasi diskriminasi dan pengucilan, khususnya terhadap anak perempuan dan perempuan difabel. Belum lagi persoalan transportasi, infrastruktur, teknologi informasi, dan menjadikan terintegrasinya desa-kota secara inklusif.

Beberapa hari yang lalu, kita sudah mendengar pidato presiden terpilih meski itu secara makro, pertanyaannya, apakah cita-cita skala makro tersebut sudah berkesinambungan dengan isu mikronya tentang inklusifitas? Toh sejak terpilih di periode pertama, diskursus difabel tidak banyak diungkap, sebab itulah wajar jika pesimisme hadir.

Sehingga, program pemerintah dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan-nya PBB tidak terintegrasi dengan baik. Belum lagi bicara tentang meleteakkan difabel sebagai subyek agen perubahan seperti yang dicanangkan PBB untuk membangun dunia yang inklusif secara berkelanjutan.

Visibilitas yang lebih besar dari PBB yang dicanangkan Guterres kepada difabel juga melibatkan Pelapor Khusus tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Catalina Devandas yang menjadi pelapor khusus mengatakan bahwa, meskipun ada banyak agenda dan prioritas yang bersaing, hak-hak penyandang difabel tidak dapat dipinggirkan.

Devandas juga memuji Strategi Inklusi Disabilitas PBB yang baru untuk memastikan bahwa orang-orang difabel terakomodir dalam semua upaya pembangunan dan hak asasi manusia. Ia menyebut bahwa program ini denga istilah “proposal ambisius” yang cakupannya besar sehingga bisa menjadi titik balik untuk dimasukkannya difabel di semua pilar program PBB.

Pakar PBB menyerukan Negara-negara Anggota untuk secara politis dan finansial mendukung strategi tersebut, menandainya sebagai investasi yang baik dalam memperkuat kapasitas PBB untuk memberikan dukungan yang lebih baik dan lebih besar pada upaya nasional untuk mewujudkan hak-hak difabel.

Meski isu difabel (termasuk hukum dan HAM) tidak disinggung dalam pidato presiden terpilih, semoga segala program pemerintahan lima tahun mendatang mulai bergerak untuk memaksimalkan pengembangan kelompok difabel secara signifikan. Dan berdasar pengalaman sebelumnya, meski dengan pesimisme, semoga ada gebrakan kebijakan yang inklusif di segala bidang.