Pertemuan Global KTT Disabilitas

0
573
Foto: www.devex.com

Oleh: Barr

[Bandung, 20 November 2018] Wakil Sekjend PBB, Amina Mohammed, menyampaikan beberapa pernyataan dalam perhelatan global KTT Disabilitas, di London.

Komitmen pemerintah memajukan hak-hak para difabel telah ditetapkan. Komitmen tersebut diadopsi melalui program Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. Selain itu ada juga fakta bahwa Konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas adalah salah satu yang paling universal di dunia terkait dengan perjanjian hak asasi manusia yang telah diratifikasi oleh banyak Negara.

Namun, jika terlalu sering dibuat komitmen bersama, kesepakatan bersama tingkat internasional memiliki tantangan bagaimana menerjemahkannya ke tingkat praktik di antara 1,5 miliar orang difabel seluruh dunia. Jumlah yang tersebar di seluruh negara itu membutuhkan pengawasan ketat agar, dimana pun mereka, terbebas dari diskriminasi, termasuk agar tiap Negara benar-benar memperhatikan komunitas atau lembaga difabel yang ada.

Terutama di negara-negara berkembang, mereka mengalami pemangkasan hak yang berlebihan, seperti akses ke pendidikan, perawatan kesehatan, dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan publik. Yang memperburuk ini, menurut Amina Mohammed (Wakil Sekjend PBB), termasuk perlakuan institusi dan kemiskinan. Terhadap difabel perempuan, diskriminasinya menjadi ganda berbasis jenis kelamin dan kedifabelannya.

KTT Disabilitas
Global ini adalah peluang yang baik untuk mengidentifikasi dengan tepat
kemudian mengubah keadaan menjadi lebih baik dengan Agenda 2030, menciptakan
nilai inklusi dalam keragaman sumber daya manusia dan budaya.

Amina Mohammed berkomitmen
mendukung secara berkelanjutan keberadaan KTT Disabilitas Global dengan terus
berupaya memperbaiki dan mencari cara mengatasi kekurangan yang ada di semua
tubuh instansi. Selain itu PBB juga berkomitmen mendukung KTT tersebut hingga
pada langkah praktiknya sesuai slogan KTT yaitu ‘by Your Side’.

Baru-baru ini, negara
anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui reformasi ambisius dari sistem
pembangunan Organisasi yang akan secara dramatis memperkuat dukungan bagi pemerintah
dalam melaksanakan Agenda 2030, dan tidak akan meninggalkan siapa pun di
belakang. Sekretaris Jenderal PBB telah meluncurkan tinjauan terhadap
pendekatan PBB untuk difabel, baik secara kelembagaan maupun operasional, dan berharap
dapat bergerak maju dengan terus melakukan perbaikan pada 2019.

Akhir tahun ini, Sekretaris Jenderal akan mengeluarkan laporan pertama tentang Difabel dan Pembangunan, yang akan memberikan acuan yang sangat dibutuhkan tentang situasi kelompok difabel dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals).

Pemerintah harus
memimpin dengan baik proses transformasi yang membutuhkan upaya semua
masyarakat. Lebih dari sebelumnya, orang-orang muda, difabel, masyarakat sipil,
sektor swasta, dan banyak orang lainnya ingin bekerja dengan kita semua untuk
membuat perubahan. Kita perlu menemukan cara yang lebih konkret untuk
memastikan partisipasi yang bermakna dan kolaborasi yang menghasilkan data
terpilah untuk menginformasikan perencanaan dan investasi.