Pertemuan dengan Difabel

0
555
Diambil tahun 2014, sedang berfoto bersama di depan gedung MK (Foto: AVD)

Oleh:
Asri Vidya Dewi, S.Si., S.H.

[Bandung,
11 Oktober 2018] Hari Minggu cukup cerah, tapi aku enggan mandi, aku memilih
duduk menyeruput kopi di atas sofa hitam, duduk menerawang tergambar kembali
masa-masa laluku. Hari ini aku ingin menuliskan kisahku, dengan aktor utama dalam panggung
nyata kehidupan adalah kawan-kawan difabel.

Cerita bermula ketika tahun 2014,
tepatnya di bulai Mei, aku dihubungi seseorang bernama Suhendar melalui inbox surat elektronik, dan kemudian
telfon, dia memintaku menemuinya di Wyata Guna,
tepatnya Panti Sosial Bina Netra Wyata Guna (PSBN Wyata Guna) Jl. Pajajaran
Bandung. Wyta Guna, tentu tidak asing bagi warga Bandung, sebuah panti yang pada
tahun 1902, K.A.R. Bosscha mendonasikan lahan seluas tiga-bahu yang terletak
di Burgemeester Coopsweg (kini Jl. Pajajaran) kepada
yayasan untuk tunanetra bernama Blinden Instituut en de Werk
Inrichting voor Blinde Inlanders te Bandoeng
[1].

Ya, aku diminta Suhendar menemuinya di
sana, untuk membantu kawan-kawan tunanetra mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Tak perlu berfikir lama,
aku menyetujuinya.

Suhendar adalah kakak kelasku sewaktu aku kuliah di Fakultas Hukum Unpad, Suhendar adalah salah satu aktivis 98, satu-satunya mahasiswa tunanetra yang aku kenal; yang berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Saat ini dia menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni Wyata Guna.

Ketika memasuki Wyta Guna, terhampar gedung peninggalan
Belanda ini, aku membayangkan usaha yang dilakukan Dr. Westhof dan lembaga ini pada
tanggal 6 Agustus 1901 oleh seorang dokter ahli mata berkebangsaan Belanda
bernama DR. C. H. A. Westhoff[2].

Setiba
di sana, tak hanya dengan Suhendar, akupun bertemu Pak Yayat (Ketua Umum DPP
IPMI), Pak Yudi (Ketua DPW IPMI Jawa Barat),
Pak Yadi (PORTI Jawa Barat), Pak Wahyu (Ketua DPC Pertuni Kota Bandung), dan Pak Putre Wiwoho (Ketua DPD Pertuni Jawa Barat).

Kami langsung berbicara rencana-rencana hukum. Diawali dengan proses penandatanganan surat kuasa, pembuatan legal drafting permohonan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, dan mengirimkan permohonan ke institusi yang dijuluki sebagai The Guardian of Constitution. Pada harinya tiba, kami mendapatkan surat panggilan sidang. Rencana bertolak ke Jakarta tak bisa ditunda lagi. Syahdan, pergilah kami ke Jakarta, menuju gedung penjaga konsitusi Indonesia.

Dengan
menggunakan kendaraan yang ada di Wyta Guna, kami menempuh perjalanan selama 158,2 Km. lewat Tol Purbaleunyi. Di dalamnya, ada dua orang
kawan yang baik untuk membantu kami.

Tepat jam 10.00 WIB, kami tiba
di Mahkamah Konstitusi (MK) sebuah lembaga yang hadir setelah reformasi. Ide
pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan
modern yang muncul di abad ke-20. Di Indonesia, tanggal 15 Oktober 2003 menandai
mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman
menurut ketentuan UUD 1945.

Gedung MK dibangun mulai 17 Juni 2005 sampai
tahun 2007. Didesain tanpa pagar
pada halaman muka maupun belakang, mungkin dimaksudkan agar tidak menimbulkan
kesan angkuh selaku lembaga peradilan. Tidak heran bila kemudian banyak warga
yang melintas di depan gedung MK, menyempatkan diri berfoto dengan latar
sembilan pilar gedung MK. Tak jauh dari gedung MK, terlihat Monas menjulang
menusuk langit panas Jakarta yang biasanya dijadikan tempat banyak orang
berfoto atau sekedar ngadem sambil
menyeruput minuman dingin atau kopi dalam gelas plastik.

Gedung
MK didesain meniru arsitektur neo-klasik yang dipadukan dengan arsitektur
modern. Kubah utama dengan empat lantai beserta pilar, tangga, hingga mahkota
kubah MK didesain dengan nuansa klasik sesuai arsitektur gedung lembaga
peradilan pada umumnya di dunia. Sembilan pilar di depan Gedung MK adalah
representasi dari jumlah hakim Mahkamah Konstitusi yang menyangga, selaku
lembaga penegak konstitusi. Ruang kantornya dibuat hingga menjulang, bernilai
arsitektur seni tinggi. Ya, karya seni tinggi yang dibangun dari uang
rakyat, termasuk juga kawan-kawan tunanetra yang akan mencari keadilan di
gedung ini.

Ketika
memasuki gedung, kami berjalan beriringan, berbaris ke belakang, saling
memegang bahu kawan di depan. Security
gedung memeriksa kami, aku sendiri masuk terlebih dahulu untuk melapor pada
panitera di MK, dan menunggu jadwal kami harus bersidang pada hari itu.

Selesai
diperiksa, kami semua duduk di atas sofa empuk, udara AC mengalir dingin,
kontras dengan udara di luar yang begitu panas, terlebih bagi kami yang berasal
dari daerah yang bersuhu adem. Jakarta
memang luar biasa membikin kami gerah.

Sambil menunggu, kami berkeliling ruangan, melihat apa saja yang ada di sekeliling, berfoto dengan berbagai gaya. Tapi, tidak dengan kawan-kawan tunanetra, mereka hanya duduk, berbincang kecil, dan sedikit mengantuk. Mereka saling melempar canda dalam bahasa sunda. ‘Teu popotoan? Naha atuh beut tunet, jadi weh dipoto da teu katingali’ (Tidak berfoto-foto? Kenapa jadi tunanetra jadinya kalau difoto tidak terlihat.) Yang lain menimpali, ‘Da baheula keur pembagian panon ku Alloh ulin wae sih, jadi weh teu kabagean panon.’ (Dulu kenapa ketika Allah membagi-bagikan mata, malah bermain-main, jadinya tidak dapat bagian mata.) Bagitu mereka saling menimpali dengan diiringi tawa. Aku sendiri ikut tertawa, namun air mataku tetap menetes tak terbendung. Candaan satir, yang mengiris hati.

Bermula dari situlah aku menjadi kawan, sekaligus kuasa hukum mereka (para difabel). Kemudian di tahun 2018, mereka membuat media sendiri dengan nama Kabardifabel.com yang kini telah berganti nama menjadi Newsdifabel.com. Website berisi informasi, analisi, opini, kisah, dll. itu beranggotakan tak hanya tunanetra namun difabel lainnya yakni tunadaksa dan tunarungu. Kawan-kawan difabel ini ada yang bekerja sebagai Guru SLB, mahasiswa, PNS, atlit, seniman kreatif.

Banyak
hal-hal menakjubkan yang aku rasakan, termasuk pengalaman lebih memahami mereka,
salah satunya adalah bagaimana mereka menggunakan smartphone. Ada yang namanya sistem screen reader yang jika
didengar olehku seperti mendengar mesin-bicara namun intonasinya cepat sekali
sehingga tak bisa kumengerti.

Setiap
kami mengadakan pertemuan, ada banyak cara mereka mengidentifikasi siapa yang
datang. Salah satunya, mereka bisa mengenali langkahku berjalan, bahkan sebelum
aku mengeluarkan suara.

Para
ilmuwan bersetuju tentang kesimpulan jika salah satu indera manusia tidak
berfungsi maka membuat indera lain menjadi lebih peka. Di antara mereka,
masing-masing memiliki kelebihan lain, ada yang dengan daya ingat kuat, ada
dengan pendengaran, dan dengan penciuman sungguh luar biasa.

Dalam
setiap pertemuan selesai rapat atau diskusi, seringkali juga aku mendengar
kisah mereka, salah satunya adalah cerita Irfan yang membuat gelak tawa. Salah
satunya, saat Irfan mengantar Bayu ke kantor polisi untuk melaporkan
kehilangan, dialog pendek terjadi antara Bayu dan polisi yang menerima laporan
di Polsek Sukajadi. ‘Ada apa kesini lagi?
tanya petugas. ‘Mau melapor kehilangan,
Pak
.’ Kemudian sahut petugas, ‘Temanmu
juga mau lapor kehilangan?
’, ‘Iya,
Pak, saya kehilangan pengelihatan
.’ sontak membuat seisi ruangan pecah dalam
tawa sampai bercucuran air mata.

Bersama
mereka selalu ada hikmah hidup, pelajaran kehidupan yang begitu kuat. Kini, aku
menjadi kuasa hukum tetap untuk media online
Newsdifabel.com yang dikelola kawan-kawan. Melalui obrolan ringan dengan
beberapa orang, berdasarkan pertimbangan hukum dan berangkat dari kebutuhan
objektif, aku mewacanakan pembentukan sebuah lembaga advokasi yang khusus
menangani difabel, namun di dalam lembaga tersebut, aku berinisiatif menerapkan
sebuah platform (prinsip) tentang
kategori mana yang akan diadvokasi dan mana yang tidak masuk kategori untuk
diadvokasi. Namun bukan kategori yang bersifat materiil, ya.

Aku
bersama mereka sama-sama setuju tentang perjuangan menolak diskriminasi, dan
meminta agar Negara memenuhi hak difabel, minimal sebagaimana tercantum dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.


[1]
Yang kemudian dibangunlah sebuah
komplek rumah buta di lahan tersebut. Baru pada tahun 1903, komplek rumah buta
ini selesai. Peresmian komplek ini dilakukan oleh Ketua Kehormatan Perkumpulan
Residen bernama G. J. A. F. Oosthout yang kemudian diserahkan kepada Dr.
Westhof yang saat itu menjadi ketua perkumpulan.

[2]
Pada tahun 1942-1945, Yayasan Perbaikan Nasib Orang Buta
(Rumah Buta) diambil alih pengelolaannya oleh pemerintah Jepang, tahun
1945-1947 dikelola oleh Palang Merah Inggris, dan tahun 1947-1948 dikelola
kembali oleh Yayasan Sosial Belanda dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat
Indonesia. Namun pada tahun 1979, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Mensos RI
No.41/HUK/Kep/XI/1979 tanggal 1 November 1979, Wyata Guna merupakan Unit
Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Jawa Barat.
Pengelolaan yayasan tersebut berada di bawah pengawasan pemerintah Indonesia
dengan mengganti namanya menjadi Panti Rehabilitasi Penderita Cacat Netra (PRPCN),
dan pada tahun 1994, nama PRPCN diubah menjadi Panti Sosial Bina Netra (PSBN)
Wyata Guna berdasarkan SK Dirjen BINREHSOS No. 06/Kep/BRS/IV/1994. Tahun 2003 berdasarkan Keputusan
Menteri Sosial No.59/HUK/2003 tanggal 23 Juli 2003 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja PSBN Wyata Guna sebagai UPT di bawah Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi
Sosial Depsos RI dengan klasifikasi tipe A.