Perspektif Daden Sukender Calon Anggota Komnas Perempuan tentang Difabel

0
679

Oleh: Redaksi/Barra

[Bandung, 15 Agustus 2019] Pada tahun ini, Komnas Perempuan mengadakan seleksi penerimaan anggota komisioner melalui Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang diketuai oleh Usman Hamid. Menurut informasi yang ada, jumlah pendaftar lebih dari 70 orang dari latar belakang yang berbeda-beda. Lembaga Negara independen yang dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 (diperkuat dengan Perpres No. 65 Tahun 2005) tersebut memperjuangkan penegakkan hak asasi manusia perempuan Indonesia.

Komisi Negara yang berkantor di Jalan Latuharhari tersebut juga memiliki tujuan (a) mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia, (b) meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan.

Kali ini, Newsdifabel.com telah mewawancarai seseorang yang mendaftarkan diri untuk masuk menjadi anggota Komnas Perempuan. Berikut adalah wawancara redaksi Newsdifabel.com dengan Kang Daden Sukendar.
….

ND: Saat ini, Kang Daden aktif di lembaga/komunitas apa?

Kang Daden: Alhamdulilah sejak tahun 2003 lalu saya aktif di Lembaga Penelitian Sosial dan Agama (Lensa) Sukabumi, meskipun pada awalnya Akronim Lensa itu Lembaga Analisis Sosial dan Agama, namun atas saran dan masukan berbagai pihak, dengan harapan lebih memberi manfaat kepada masyarakat kata “analisis” diganti menjadi “penelitian”, jadilah Lembaga Penelitian Sosial dan Agama. Lembaga ini konsen bergerak di bidang kemanusiaan dan perdamaian, berazaskan Pancasila dan tujuan kelahirannya untuk mewujudkan tatanan masyarakat beragama dan berkeyakinan yang silih asah, silih asih, silih asuh, sejahtera, dan berkeadilan atas dasar kemanusiaan, kebersamaan dan perdamaian.
Lensa berada di bawah naungan Yayasan Lensa Bhineka Nusantara, Yayasan ini berlokasi di Sukabumi, Jawa Barat, dan terus berusaha di tengah keterbatasan yang dimiliki, berkomitmen untuk memberikan manfaat kepada masyarakat meskipun hanya setitik, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam rahmatan lil’aalamiin. Dan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara yang bhineka senantiasa berupaya Lestarikan Tradisi Merawat Keragaman untuk Kemanusiaan dan Perdamaian.

Di antara program yang dilaksanakan Lensa di bidang kemanusiaan adalah program penanggulangan HIV/AIDS yang berjalan sejak tahun 2009 hingga saat ini di tiga kabupaten/kota (Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, dan Cianjur). Kemudian bersama lembaga lain di Forum Pengada Layanan (FPL) ikut serta melayani dan melakukan penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, pananggulangan bencana, dan pelayanan rehabilitasi jalan bagi para pecandu narkotika bekerjasama dengan BNN RI, dll. Sedangkan untuk bidang perdamaian, ada beberapa program yang dilaksanakan di antaranya melakukan pengorganisasian generasi muda Sukabumi dalam program Ready (respect and dialogue) bekerjasama dengan Wahid Foundation, membentuk wadah komunikasi Pemuda Lintas Iman di Sukabumi yang melahirkan Forum Pemuda Lintas Iman Sukabumi (Fopulis), melakukan pelatihan-pelatihan seminar dan lain sebagainya.

ND: Apa hasil temuan lembaga tersebut terkait dengan isu perempuan;

Kang Daden: Sejak tahun 2008 secara khusus kami ikut serta berjejaring dengan Komnas Perempuan RI di Komunitas Reformis Lokal dan Forum Pengada Layanan yang pada mulanya bernama Forum Belajar. Sebagai bagian dari Forum Pengada Layanan, Lensa Sukabumi berkomitmen untuk ikut serta memberikan layanan pada korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama kasus kekerasan seksual, mulai dari pelayanan pengaduan, litigasi maupun non litigasi ataupun rujukan dan upaya pemulihan. Dan di Sukabumi, rata-rata setiap tahun kami menangani sekitar 25 kasus kekerasan seksual dan bentuk kekerasan lain seperti kekerasan dalam berpacaran, KDRT, penelantaran, bahkan ada juga kasus kekerasan terhadap perempuan terkait HIV/AIDS dimana perempuan baik pekerja seks maupun ibu rumah tangga adalah kelompok rentan yang memiliki resiko tinggi, terlebih jika suaminya merupakan kelompok beresiko tinggi.

ND: Apa yang akan Kang Daden perjuangkan jika terpilih sebagai anggota Komnas Perempuan?

Kang Daden: Sebagai bagaian dari warga-bangsa Indonesia, saya terus berikhtiar untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Keadilan bagi setiap warga negara terutama kaum perempuan sebagaimana dijamin dalam konstitusi kita, itu menjadi target perjuangan, dengan kata lain terpenuhinya hak-hak konstitusional perempuan Indonesia menjadi prioritas, karena saya diajarkan ketika nyantri di pesantren, ada ungkapan almaratu ‘imaadul bilaad (perempuan itu tiangnya Negara).

Maka jika negara ini ingin mencapai tujuan nasionalnya, salah satu kunci pencapaiannya adalah menguatkan perempuan Indonesia sebagai pondasi negara dalam berbagai lini kehidupan. Dalam terminologi tarikh Islam yang sering kita dengar sampai saat ini, kita sering berdoa agar negara Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur (negeri yang baik, subur, makmur, penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan Tuhan). Banyak orang lupa atau melupakan bahwa konsep itu disarikan dari sumber yang paling otoritatif dalam Islam yaitu Alquran Surat Saba: 34 ayat 15 yang bercerita tentang satu negeri yang saat itu dipimpin oleh seorang pemimpin perempuan atau ratu yang tentu, untuk bisa mengatur kerajaan seperti negeri Saba, dibutuhkan sosok yang tegas dan luar biasa. Ratu Balqis bisa melakukan hal luar biasa itu. Saba di bawah kekuasaannya pun jadi salah satu kerajaan paling makmur dan kuat di masanya, sehingga Allah Swt mengabadaikan kisahnya dalam Alquran.

ND: Bagaimana perspektif Kang Daden tentang kelompok marjinal difabel perempuan?

Kang Daden: Kelompok marjinal difabel Perempuan adalah saudara kita yang harus sama-sama kita perjuangkan haknya. Belakangan ini isu difabel perempuan sering dikaitkan dengan kekerasan terhadap perempuan disabilitas dan berhubungan erat dengan konstruksi gender dan konstruksi disabilitas yang saling mempengaruhi, sehingga menimbulkan dampak kekerasan ganda atau multiple.

Kondisi tersebut menjadikan isu kekerasan terhadap difabel perempuan atau istilah lain perempuan dengan disabilitas menjadi hal yang cukup kompleks untuk diselesaikan, serta membutuhkan perhatian, dan energi yang lebih dari berbagai pihak. Tentu saja harus diawali dengan penalaran, identifikasi serta konsep yang jelas dalam mengaitkan ketiga isu tersebut, sehingga dapat membongkar kekerasan dari akarnya, serta meminimalisir stigma yang ada.

Sementara ini masih banyak masyarakat yang apatis dan menganggap bahwa persoalan itu hanya milik saudara-saudara kita yang difabel dan diserahkan kepada mereka sendiri penyelesaiannya, kita tidak sadar bahwa setiap di antara kita berpotensi untuk menjadi seorang difabel kapan pun dan dimanapun, sehingga menurut saya bahwa persoalan yang dihadapi saudara-saudara kita yang difabel, termasuk difabel perempuan di dalamnya, adalah persoalan kita bersama, dan harus dipikirkan bersama solusinya agar sebagai warga negara Indonesia kita dapat bersama-sama pula memperoleh hak konstitusi kita.

ND: Bagaimana pendapat Kang Daden dengan perjuangan keadilan gender bagi difabel perempuan, dimana mereka terdiskriminasi sebagai perempuan sekaligus sebagai difabel?

Kang Daden: Menurut hemat saya yang paling bertanggungjawab untuk memastikan terwujudnya keadilan gender bagi difabel perempuan adalah pemerintah. Namun sebagai sesama warga-bangsa, kita semua harus ikut serta memperjuangkannya, paling tidak kita harus ikut menyuarakan hak-hak mereka untuk dipenuhi negara. Karena saya melihat betapa beratnya perjuangan saudara-saudara kita perempuan difabel dalam memperjuangkan keadilannya atas diskriminasi yang sering dialami baik sebagai perempuan maupun sebagai perempuan difabel. Belum lagi jika mereka bagian dari kelompok orientasi seksual yang berbeda dan bahkan jika mereka juga berada pada posisi kelompok minoritas etnis maupun agama, maka akan mengalami multi diskriminasi.

Terkait infrastruktur yang aksesibel dan ramah difabel perempuan, ini harus menjadi perhatian bersama tidak hanya pemerintah, akan tetapi harus menjadi kesadaran semua pihak termasuk lingkungan masyarakat dan tempat kerja, sehingga dimanapun saudara-saudara kita yang difabel, laki-laki, terutama perempuan, dapat nyaman beraktivitas seperti halnya warga bangsa lain yang non disabilitas.

ND: Adakah program spesifik terkait difabel perempuan?

Kang Daden: Menurut saya, ada banyak hal yang dapat kita lakukan bersama terkait pemenuhan hak-hak difabel perempuan. Pertama kita perlu melakukan pemetaan kelompok difabel perempuan, apakah sudah terorganisir di berbagai daerah atau masih bersifat sporadis dan gerakannya belum terorganisir. Karena menurut saya untuk memperjuangkan hak-hak mereka perlu gerak bersama yang terkoordinasi dan terkoneksi tiap daerah, tidak bisa dilakukan secara parsial. Gerakan ini juga dilakukan sebagai upaya membangun jaringan kerja multi stakeholders, baik di tingkat lokal, regional maupun nasional bahkan global.

Kemudian nampaknya masih perlu sosialisasi tentang Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas ke seluruh segmen dan kelompok masyarakat, bukan hanya kepada difabel perempuan, namun juga kepada seluruh stakholders terutama Aparat Penegak Hukum (APH) dan jajaran pemerintahan lainnya. Karena di lapangan nampaknya masih banyak APH dan lembaga lainnya yang dalam penanganan kasus-kasus terkait difabel perempuan masih gamang menanganinya. Jangankan perspektif difabel, perspektif gendernya saja masih banyak yang belum maksimal. Hal ini juga penting dilakukan sejalan dengan upaya mainstreaming yang perlu dilakukan di setiap lini kehidupan termasuk di kalangan tokoh agama dan tokoh masyarakat agar tercapai upaya pengarusutamaan disabilitas.

Hal lain yang penting juga dilakukan menurut saya adalah, pendokumentasian cerita-cerita sukses (success story) dari lembaga-lembaga yang selama ini ikut serta mendampingi dan memberikan pelayanan kepada difabel perempuan dalam menghadapi dan menyelesaikan kasusnya.

ND: Aspek apa yang Kang Daden nilai harus diperbaiki (jika ada) dalam Komnas Perempuan selama ini?

Kang Daden: Saya lihat sudah cukup banyak yang dilakukan oleh Komnas Perempuan RI selama ini, namun tentunya masih ada yang perlu ditingkatkan. Maka untuk itu jika memang saya dipercaya dan ditakdirkan bergabung bersama di Komnas Perempuan periode 2020-2024 nanti, sebagai orang yang dibesarkan di kalangan santri, saya melihat penting untuk almuhaafadhotu ‘alaa qadimis shalih, wal akhdu bil jadidil aslah yaitu menjaga nilai-nilai lama yang baik dan terus berinovasi menggali nilai-nilai baru yang lebih baik. Untuk menuju ke arah itu, saya melihat aspek partisipasi masyarakat dalam bersama-sama mewujudkan pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan menjadi penting untuk ditingkatkan. Terlebih Komnas Perempuan dalam melaksanakan amanahnya secara struktural tidak sampai ke tingkat daerah.

ND: Bagaimana konsep perjuangan perempuan menurut Kang Daden?

Kang Daden: Seperti tadi saya sampaikan, perlu ada peningkatan pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan yang dirasa saat ini belum optimal. Ada beberapa kunci penting sebagai solusi alternatif dari masih lambannya pemenuhan hak-hak perempuan Indonesia, di antaranya adalah perlu ada penguatan kepemimpinan perempuan Indonesia, kemitraan antara laki-laki dan perempuan dalam pencapaian hak-hak perempuan, peningkatan pendidikan perempuan Indonesia sebagai pilar negara dan meneguhkan komitmen Negara dalam mewujudkan tanggung jawabnya untuk memastikan terpenuhinya hak-hak seluruh warga Negara, tidak terkecuali di dalamnya adalah kaum perempuan.

Makna penguatan kepemimpinan perempuan lebih lanjut adalah kepemimpinan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kepemimpinan nasional; sudah seharusnya mendapat ruang dan porsi yang sama dalam proses pembangunan bangsa karena mendapat jaminan dari konstitusi kita. Namun memang dalam implementasinya, masih memiliki tantangan dan hambatan yang cukup berat terutama karena masih tingginya pengaruh budaya patriarkhi di tengah-tengah masyarakat Indonesia dan pemahaman keagamaan yang masih sempit dalam mengintepretasikan kepemimpinan perempuan.

Satu dari kritik wacana keagamaan paling marak diperbincangkan di kalangan tokoh agama Islam, khususnya, belakangan ini adalah soal posisi perempuan itu sendiri, karena dalam kurun waktu yang sangat panjang, posisi perempuan masih tetap tidak berubah. Mayoritas masyarakat masih memandang kaum perempuan sebagai makhluk Tuhan “kelas dua” di hadapan laki-laki. Budaya patriarki (serba laki-laki) masih berlangsung secara masif. Akibatnya mereka bukan saja tersubordinasi, tetapi juga terpinggirkan dalam proses kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan politik¹.

Akan tetapi disadari pula bahwa ada realitas lain yang juga tidak mungkin dinafikkan oleh siapapun, bahwa kaum perempuan semakin banyak yang tampil ke permukaan dan mengambil posisi kaum laki-laki dalam wilayah-wilayah di atas. Kaum perempuan memegang posisi lebih tinggi dari laki-laki. Sayangnya oleh kaum konservatif, realitas ini tetap saja dianggap tidak sah atas nama agama. Ini karena superioritas perempuan dianggap bertentangan dengan ajaran agama.

Pandangan konservatisme terhadap persoalan ini dibangun atas basis-basis argumen keagamaan sebagaimana yang dipahaminya. Pertama, ajaran tentang subordinasi perempuan dengan jelas diungkap oleh sebuah (penafsiran) ayat Alquran ini:

Laki-laki adalah ‘qawwamun’ (pemimpin) atas perempuan, disebabkan Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka (laki-laki) menafkahi (perempuan) dari harta mereka”. (Qs. Annisa: 34)

Para penafsir klasik, semacam Abu Ja’far Muhammad bin Jarir At Thabari (w. 932 M), Abu Abdullah Muhammad Al-Qurthubi, Fakhr al Din al Razi (1150- 1210), Imad al Din Ibnu Katsir (w. 774 H), Abu Bakar Muhammad Ibnu al Arabi (468- 543 H), Al Zamakhsyari (w. 1144 M) dari aliran rasionalis Mu’tazilah, dan lain-lain mengemukakan pandangan yang sama terhadap makna ayat ini. Laki-laki adalah makhluk superior, karena akal dan fisik laki-laki lebih unggul dari akal dan fisik perempuan. Mereka juga sepakat meski dengan redaksi yang berbeda-beda bahwa superioritas laki-laki merupakan kodrat (ciptaan Tuhan), fitrah, instingtif, fi nafsih (inheren). Para penafsir kontemporer tampaknya juga tidak membawa perubahan signifikan.

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Alhijazi, penulis tafsir alwadhih. Tetapi ia menambahkan sebuah catatan menarik sekaligus simpatik: “laisat al qiwamah ‘ala al nisa sulthah wa tahakkum walakinnaha ir’aunun wa tafahhum” yang maknanya, kepemimpinan laki-laki atas perempuan bukanlah kekuasaan tiranik dan kesewenang-wenangan, tetapi perlindungan dan pengertian (Alhijazi, tafsir alwadhih, juz 5 hal. 13). Pandangan lebih maju dikemukakan oleh Rasyid Ridha dan interpreter (penerjemah/penafsir) terkemuka Muhammad Abduh, ketika ia mengatakan bahwa kepemimpinan ini termasuk urusan adat kebiasaan (al umur al ‘urfiyah) yang dipatuhi oleh masyarakat atas dasar kontrak demi kemaslahatan (Rasyid Ridha, tafsir al manar, Juz V, hlm. 67- 68). Catatan penting di sini terletak pada kalimat “urusan adat kebiasaan”.²

Dalam praktiknya, penguatan kepemimpinan perempuan ini dapat diberikan skala prioritas dengan memberdayakan keberadaan para pemimpin perempuan dalam setiap tingkatan baik di tingkat lokal maupun nasional, mulai dari kepala desa perempuan atau istri-istri kepala desa sampai ke tingkat nasional.

Yang sering terjadi, perempuan tidak boleh keluar rumah kecuali dengan membungkus seluruh tubuhnya dan membiarkan laki-laki berpakaian apa saja. Aktivitas mereka dalam dunia pendidikan dan peningkatan kecerdasan intelektual dibatasi. Laki-laki boleh belajar setinggi-tingginya, tetapi tidak bagi perempuan. Inferioritas dan rendahnya tingkat intelektualitas perempuan ini akhirnya menjegal atau menghalangi mereka untuk menduduki posisi-posisi kekuasaan publik. Peran-peran publik perempuan dianggap menyalahi kodrat dan dengan begitu dianggap menentang kehendak Tuhan³. Itulah di antara bukti nyata bahwa persoalan pendidikan perempuan sering terabaikan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara yang diperparah dengan masih berkembangnya budaya patriarki di masyarakat. Maka salah satu solusinya adalah dengan memberikan peluang, ruang, dan waktu bagi kaum perempuan untuk meningkatkan pendidikannya melalui berbagai kebijakan.

Komitmen Pemerintah

Kunci penting lainnya adalah meneguhkan komitmen Pemerintah dalam pemenuhan hak-hak perempuan Indonesia terutama dalam upaya menghapus segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat dan pada kenyataannya tidak hanya menimpa kaum perempuan namun juga tak jarang terjadi pada laki-laki terutama anak. Tindak kekerasan terhadap perempuan juga berlangsung bukan hanya dalam ruang-ruang paling privasi atau rumah tangga melainkan juga ruang-ruang publik. Ini merupakan akibat lain dari sistem patriarkis.

Maka dalam hal ini, komitmen pemerintah tidak hanya harus ditunjukkan dengan proses penganggaran yang adil gender semata sebagaimana problem klasik yang sering dikeluhkan selama ini. Namun lebih dari pada itu, Pemerintahan baik legislatif maupun eksekutif di tuntut membuktikan tanggungjawabnya untuk hadir menjawab kebutuhan seluruh warga negara Indonesia termasuk pemenuhan hak-hak perempuan. Di antaranya dengan membuat regulasi yang mampu menjawab kebutuhan warganya seperti pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang sudah menjadi kebutuhan mendesak saat ini.

Terima kasih.

_________

Catatan kaki:

1. Sukendar, Daden, “Peran Tokoh Agama Guna Pemenuhan Hak-Hak Perempuan”, Cinta Buku Media, (Tangerang Selatan : 2017), h.44

2. Ibid

3. Muhammad, Husein, KH 2004, “Islam Agama Ramah Perempuan – Pembelaan Kiyai Pesantren”, Fahmina Institute: Cirebon, h. 80-84