Perda Difabel: Partisipasi Pembuatan dan Konsistensinya

0
369
Foto: www.lawstudies.com

[Bandung, 2 Oktober 2018] Apa yang menjadi persoalan dari perubahan sebuah Perda (Peraturan Daerah)? Perubahan sebuah Perda memerlukan adanya kajian yang berfokus untuk mengetahui sejauh mana Perda tersebut dilaksanakan dan ditaati. Jika memang Perda yang lama bermasalah maka permasalahan itu harus dianalisa. Karena kita perlu berhati-hati mengenai: Apakah Perdanya yang salah ataukah pelaksanaannya (secara tehnis) yang bermasalah?

Dalam kaitannya dengan penggantian Perda maka, jika ada persoalan, lalu apa yang menjadi permasalaan dari Perda yang lama, kemudian apakah dengan Perda yang baru akan mampu memberi pelindungan terhadap kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas?

Menurut perwakilan dari beberapa komunitas disabilitas yang hadir di Balai Kota Bandung ini mengatakan bahwa masih banyak fasilitas publik yang tidak aksesibel bagi mobilitas penyandang disabilitas. Hanya ada sedikit di beberapa instansi yang sudah menyediakan akses bagi disabilitas. Raperda (15/5) ini mengundang beberapa organisasi di Kota bandung seperti ITMI (Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia), HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia), Balvi (Bala Vision), BILIC, Gerkatin (Gerakan Peduli Kesejahteraan Tunarungu Indonesia), dan GBSI (Guillain Barre Sindrom Indonesia). Pada Raperda tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, perlu mengungkap permasalahan yang ada di Kota Bandung. Dalam rapat ini, para organisasi disabilitas diminta untuk memberi masukan terhadap Raperda yang akan disusun dan dibuat. Masukan-masukan yang nantinya diharapkan mampu memberi solusi yang akan dituangkan dalam kebijakan Pemda yang menyangkut infrastruktur aksesbilitas transportasi atau tempat hiburan. Pada Raperda ini sebaiknya mampu memberikan pelaksanaan secara teknis dan riil, termasuk penunjukan pihak terkait atau dinas mana yang akan fokus mengurusi masalah tersebut. Dalam hal menikmati kenyamanan hiburan seperti gedung bioskop, taman kota, museum, perlu adanya keterlibatan dengan pengusaha yang membangun dan mengelola bangunan. Misal, dalam site plan dan model arsitekturnya dibuat rancangan agar aksesibel bagi penyandang disabilitas.

Untuk pelasanaan Perda ini perlu dikaji lagi terutama dalam penggunaan anggaran APBD, misalnya seperti penyediaan alat transportasi yang nantinya melibatkan Dinas Perhubungan. Sedangkan dalam masalah ketenagakerjaan bila, dalam suatu perusahaan diwajibkan ada satu persen menggunakan pekerja disabilitas, maka jika suatu perusahaan tersebut tidak memenuhi persyaratan harus mendapat teguran hingga sanksi pencabutan perizinan dari pemerintah.

Ada empat hal yang tertuang dalam Raperda ini yaitu rehabilitasi, jaminan sosial, pemberdayaan dan pelindungan sosial. Kabid Dinas Sosial mengatakan, sebaiknya kita jangan menjiplak Undang-Undang No. 8 Tahun 2018 tentang Disabilitas karena Perda dan Undang-undang berbeda sanksinya. Dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur tentang minimal sanksi untuk Perda adalah enam bulan kurungan dan denda sejumlah Rp50.000.000. Maka dari itu pentingnya membuat rumusan baru dengan sanksi yang jelas dan berbeda dengan pasal yang dimiliki undang-undang.

            Dalam Perda ini belum ada sanksi yang jelas jika ada pelanggaran, khususnya dalam dunia usaha. Diharapkan dalam dunia usaha, izin oprasional, sarana dan prasarana harus diikat melalui Perda sehingga, jika mereka tidak sesuai dengan aturan (melaksanakan amanat legal tentang hak untuk penyandang disabilitas) sesuai yang tertera pada Perda maka mereka akan dikenakan sanksi. Misalnya seperti hak satu persen tenaga kerja pada suatu perusahaan wajib merekrut disabilitas, jika perusahaan itu melanggar maka izin operasionalnya harus ditutup. Hanya dengan Undang-undang sajalah yang bisa memaksa para pengusaha untuk memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas agar bisa bekerja, selain itu mampu menekan tingkat pengangguran disabilitas.

Raperda yang disusun oleh tim pengkaji ini akan diselesaikan sebelum Juni 2018, dari Bapeda kemudian akan disampaikan kepada Walikota.  Pada rapat ini semua organisasi dan komunitas disabilitas se-Kota Bandung diminta untuk menuliskan permasalahan mereka pada sebuah kertas yang nantinya akan digunakan untuk membantu tim penyusun dalam menbuat naskah Raperda tersebut. Beberapa permasalahan yang diutarakan adalah masalah pendidikan. Beberapa Sahabat Tuli dari Gerkatin mengatakan, banyak teman-teman tunarungu yang putus kuliah atau sekolah karena pihak sekolah dan kampus tidak dapat menyediakan interpreter atau juru bahasa isyarat. Dari segi transportasi, para disabilitas lebih cenderung menggunakan transportasi online yang terkesan lebih ramah dan mudah dalam aksesnya.

Dalam hal lainnya, ada juga persoalan kurangnya koordinasi antar pihak. Sebagai contoh, antara pihak tata ruang kota dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum dalam membuat aksesbilitas seperti guiding block untuk para disabilitas netra sehingga, bentuk bukan memberikan fungsi yang sebenarnya melainkan menjadi hiasan trotoar jalan atau taman. Peletakan yang tak lalzim ini seperti ketika di sebuah trotoar, seorang disabilitas harus mengelilingi pohon dan pot bunga. Atau menabraknya. Mengenai harapan dalam mengukir prestasi di bidang olahraga, banyak disabilitas yang terhambat memajukan potensi dan prestasinya dikarenakan kewajiban kontribusi dari hasil prestasi sebelumnya kepada instansi terkait seperti NPCI.

            Harapan besar kepada pemerintah mungkin akan terlaksana demi hak-hak penyandang disabilitas di Kota Bandung. Kita akan sama-sama menunggu dan melihat hasil dari masukan para penyandang disabilitas yang tertuang pada sebuah Perda.