Pengadilan yang Aksesibel

0
1374
Foto: www.mahkamahagung.go.id

Oleh: Asri Vidya Dewi, S.Si., S.H.

[Bandung, 16 September 2018] Charles-Louis de Secondat, atau terkenal dengan nama Montesquieu adalah pencetus konsep pembagian kekuasaan negara yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Magnum opus-nya, Spirits of the Laws (1748) adalah hasil dari pembacaan pemikiran John Locke (Two Treatises of Government, 1690) yang juga berbicara trias politica. Salah satu wujud dari pembagian kekuasaan di atas adalah lembaga peradilan, salah satunya keberadaan pengadilan negeri. Singkatnya, pengadilan adalah sebuah institusi untuk pelaksanaan persidangan baik perdata maupun pidana. Sebagai institusi publik, pengadilan harus mengutamakan akses agar bisa dinikmati oleh publik.

Dalam rangka itu, Mahkamah Agung RI pada 9 Agustus 2015 membuat sebuah kompetisi bertajuk “Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015”, melibatkan 229 partisipan dari 789 pengadilan di seluruh Indonesia.

Dari kompetisi tersebut, yang saya soroti adalah inovasi pengadilan yang aksesibel untuk disabilitas. Salah satunya adalah Pengadilan Negeri Kasongan di Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam portalnya di www.pn-kasongan.go.id dijelaskan bahwa PN Kasongan membangun infrastruktur berupa fasilitas informasi publik yang aksesibel bagi disabilitas. Fasilitas itu bernama Real Accessibility yang dioperasikan dalam websitenya. Fungsinya agar publik yang membutuhkan alat bantu baca bisa mengakses. Sebagai contoh, adanya platform dalam website yaitu increase dan decrease font, berguna untuk memperbesar dan mengecilkan tulisan. Ada juga page reader, untuk memudahkan membaca halaman. Selain itu ada juga buku braile untuk mengakses informasi profil pengadilan, prosedur berperkara, dan persyaratan berperkara untuk tunanetra pencari keadilan.

Menurut pengalaman, di beberapa pengadilan yang saya kunjungi sudah tersedia kursi roda (untuk handicap, tunanetra, dan jika sedang sakit), namun tidak memiliki guiding block (tegel/batu ubin yang dibuat di sepanjang lantai, bertekstur polkadot-menonjol) yang bisanya digunakan untuk disabilitas netra. Namun, apakah disabilitas hanya tunanetra saja? Tentu tidak. Lalu, bagaimana dengan disabilitas rungu, dan handicap, misal.

Pengadilan dan Peradilan Inklusi

Menurut saya, inovasi dari beberapa pengadilan, yang dipicu oleh program Mahkamah Agung adalah upaya yang harus didukung terutama untuk mewujudkan inklusi sosial dalam pengadilan. Sebelum berlanjut, saya merasa perlu menjelaskan secara singkat tentang inklusi sosial. Konsep inklusi sendiri adalah pendekatan yang merangkul semua orang agar bisa merasa aman dan nyaman dalam beraktivitas tanpa membedakan kondisi fisik (perbedaan penggunaan organ tubuh). Syaratnya adalah ketersediaan infrastruktur. Sayangnya, arsitektur yang tidak diskriminatif bagi disabilitas adalah pekerjaan rumah yang masih jauh dari selesai. Maka, inklusi sosial memiliki makna penciptaan lingkungan sosial yang terbuka, keramahan akses, merangkul, aman, dan menyenangkan semua orang. Dengan begitu maka hak semua orang (warga-negara) terpenuhi agar akses tiap orang tidak terlalu timpang, terutama dalam fasilitas publik.

Berangkat dari pendekatan inklusi sosial di atas, saya terpikir mengusulkan, dalam peradilan (bukan pengadilan), agar proses bersidang di tiap pengadilan menyediakan penerjemah bagi tunarungu. Ini berguna ketika ada pihak tunarungu (dan tunarungu-wicara) yang terkait dalam sebuah perkara yang disidangkan bisa mengikuti jalannya sidang.

Termasuk tentang gugatan lisan yang memudahkan bagi tunanetra. Gugatan lisan ini memang sudah diatur dalam HIR dan RBg. Pasal 120 HIR menyatakan, ‘Jika penggugat tidak cakap menulis, maka tuntutan boleh diajukan secara lisan kepada ketua pengadilan negeri; Ketua itu akan mencatat tuntutan itu atau menyuruh mencatatnya.’ Sedangkan Pasal 144 RBg ayat (1) juga menyatakan, ‘Bila penggugat tidak dapat menulis, maka ia dapat mengajukan gugatannya secara lisan kepada ketua pengadilan negeri yang mebuat catatan atau memerintahkan untuk membuat catatan gugatan itu. Seorang kuasa tidak dapat mengajukan gugatan secara lisan.’

E-court, Sebuah Sistem Gugatan Online

Tampaknya, Mahkamah Agung RI sedang terus berinovasi, dari kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan hingga pada konsep gugatan online dengan nama E-court. Berdasarkan terobosan baru itulah (dan karena memang masih baru) saya juga mengusulkan agar e-court menyediakan platform ramah bagi advokat disabilitas netra. Sebagai informasi, program e-court saat ini hanya dikhusukan bagi advokat, dan tidak menutup kemungkinan ada advokat disabilitas netra, mengingat bahwa kita semua berpotensi menjadi disabilitas, termasuk menjadi disabilitas apapun. Memang, advokat yang tunanetra jumlahnya bisa jadi sangat sedikit. Yang saya tahu, ada 2 advokat tunanetra di Kota Bandung. Dalam hal ini, saya memang tidak mempunyai data komprehensif, namun bukan itu inti argumentasinya melainkan, ini adalah dorongan inklusi sosial yang sudah saya bahas dalam paragraf sebelumnya, termasuk untuk menghindarkan argumen, ‘e-court tidak perlu aksesibel karena advokat tunanetra jumlahnya sangat sedikit’.

Dalam program Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015, saya menemukan ada program inovasi yang sebenarnya bisa bermanfaaat untuk disabilitas rungu atau netra. Sebagai contoh, inovasi Audio to Text Recording (ATR) yang membawa Pengadilan Agama Malang sebagai juara pertama. ATR adalah sistem yang bisa mengonversi suara menjadi teks/tulisan. Sistem ATR juga memiliki kemampuan merekam suara, dan ini sebenarnya perlu dikembangkan terus agar bisa berfungsi secara spesifik untuk tunanetra dan tunarungu. 

Harapan saya, semoga di hari depan, pelayanan pengadilan dan sistem peradilan terus berbenah agar aksesibel bagi disabilitas yang merupakan minoritas-banyak, berjumlah 21 juta di seluruh Indonesia, yang sering terdiskriminasi. Jika benar hukum itu tak pandang bulu maka aksesnya juga harus inklusif bagi pencari keadilan. sehingga ke depan, semua pengadilan sudah penyediaan ramp (bidang miring menanjak), toilet untuk kursi roda, guiding block, kursi roda, penerjemah, dan kebutuhan lainnya untuk aksesibilitas pengadilan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Dikuatkan lagi dengan keluarnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14/PRT/M/2017 tentang Standar Aksesibilitas untuk warga disabilitas.

Sudah waktunya kelompok disabilitas memahami hukum, mengerti hak-hak hukumnya. Seharusnya negara wajib memberikan tanpa harus dituntut.

Salam inklusi, salam anti diskriminasi. Salus populi suprema lex.