Oleh-oleh Pilkada Serentak 2018

0
322
Foto: www.tempo.co

Oleh: Latipah

[Bandung, 22 September 2018] Pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak telah usai dilaksanakan pada 27 Juni yang lalu. Namun, cerita pengalamannya masih terdengar seru dibicarakan oleh warga masyarakat di sudut-sudut jalan, warung-warung, pasar-pasar, pertokoan, perkantoran, sampai taman-taman kota. Cerita pengalaman mereka adalah oleh-oleh istimewa berupa saran, kritik, ungkapan kekecewaan, pujian, hingga pertanyaan ketidakmengertian. Cerita pengalaman tentang Pilkada serentak 2018 juga terdengar dari teman-teman disabilitas.

“Sudah melakukan pencoblosan di Leuwigajah, Cimahi. Aman, lancar, dan template tersedia, hanya huruf braillenya kurang timbul.” Ujar Anwas, seorang disabilitas netra, yang menjadi guru di SLB Negeri A Citeureup, Cimahi, sesaat setelah melaksanakan pencoblosan.

Siti, seorang ibu rumah tangga (disabilitas netra) bercerita panjang lebar, “Saya memilih enggak pake template. Saya didampingi oleh pendamping dari pihak KPPS. Saya percaya sama petugas KPPS yang dampingi, soalnya masih ada kekerabatan. Terus saya juga bilang sama yang dampingi, kalau Allah maha mengetahui, maha melihat. Saya datang ke TPS bareng suami sekitar jam 10-an, meski suami enggak dapat formulir C6. Tapi kata petugas yang membagikan formulirnya bilang kalau masih bisa milih pakai e-KTP. Terus liat berita di TV, katanya yang enggak dapat formulir C6 bisa memberikan hak suaranya dengan menunjukkan e-KTP ke petugas KPPS setempat pada jam 12.00 WIB. Udah tahu beritanya kaya gitu, saya maksa suami untuk coba datang, siapa tahu diizinkan. Eh, ternyata enggak boleh. Benar-benar petugas yang taat peraturan. Oh ya, suami saya juga disabilitas netra.”

Yes, We Voted!

Di hari pencoblosan, saya dan Faisal gunakan hak politik yaitu memilih calon pemimpin daerah Jawa Barat dan Kota Bandung. Sarana di TPS 47 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, memudahkan bagi pengguna kursi roda seperti kami. Mulai dari gerbang pintu masuk meja pendaftaran, bilik suara, kotak suara, termasuk papan nama nama calon berikut masing masing visi misi dapat kami nikmati. PLUS petugas sangat terbuka dan memahami bagaimana mendampingi pemilih yang memerlukan dampingan. Memang belum sempurna betul karena panggilan masih dengan suara (meski pakai pengeras suara), tentu ini akan agak sulit bagi pemilih Tuli. Ada baiknya nama dan nomor daftar sekaligus tulis di papan karton putih supaya terbaca. Meski begitu kami tetap apresiasi kemudahan ini.

Pekerjaan rumah terbesar adalah para pemimpin yang kelak terpilih! Laksanakan tanggung jawab, pemimpin jangan jumawa seperti kampanye-kampanyenya, yang terpenting implementasi dan perubahan paradigma kepada disabilitas.

Sisi lain yang penting adalah penyandang disabilitas harus lebih sering berada di publik, intaraksi dengan orang-orang sekitar (the more you seen in public, the more people recognise you)

Melalui pesan suara WhatsApp, Indra, seorang guru SLB di Cirebon (disabilitas netra) mengatakan bahwa, ada seorang temannya yang berasal dari Garut. Dia tidak mendapatkan formulir C6. Dia lalu memilih dengan membawa surat keterangan dari Disdukcapil dan KTP elektronik. Aman dan bisa memberikan hak suaranya di jam-jam terakhir. Ada juga temannya yang berasal dari Ciamis mengabarkan bahwa, di TPS tempatnya mencoblos tersedia template, tapi oleh petugas KPPSnya disarankan untuk pakai pendamping saja. Jadi, templatenya tidak dipergunakan.

Sodangkan Nono dan Hendi (keduanya disabilitas netra) yang sama-sama tinggal di komplek Wyata Guna, Jl. Pajajaran, No. 52, Bandung, keduanya terhambat dalam menyalurkan hak pilihnya, dikarenakan tidak mendapatkan surat panggilan untuk mencoblos. Setelah ditelusuri, ternyata datanya tidak ada dari KPU Jabarnya. Berawal dari rasa penasaran, Nono mencoba menanyakan kepada petugas RT setempat. Namun, petugas RT setempat menjawab tidak mengetahui perihal data tersebut. Petugas RT menyarankan agar bertanya kepada kordinator operator DPT yaitu Agus. Setelah ditanyakan, Agus pun menjawab tidak mengetahuinya. Namun, Agus menyarankan agar disabilitas membawa E-KTP sebagai bukti yang bisa ditunjukan kepada pihak KPU. Selanjutnya Nono datang ke TPS setempat dan menunjukan e-KTP. Nono tidak habis pikir, mengapa datanya bisa tidak ada padahal Nono selalu berpartisipasi pada pemilu-pemilu sebelumnya. Nono berkesimpulan bahwa, KPU kurang teliti dalam mendata daftar pemilih tetap.

Cerita miris disampaikan Haryati (22), memilih tanpa template, tidak juga didampingi. Di bilik yang kurang aksesibel, selama kurang lebih satu menit, Haryati meraba-raba mencari jarum untuk mencoblos. Hal ini dikarenakan Haryati adalah seorang disabilitas netra dengan sisa penglihatan (low vision).

Itulah oleh-oleh pesta demokrasi Pilkada serentak 2018. Semoga pengalaman teman-teman disabilitas dapat menjadi saran dan kritik membangun, sehingga lahir peningkatan pelayanan yang akan mendorong terciptanya Pemilu yang aksesibel.