Mencegah Diskriminasi terhadap Difabel dalam Tanggap Covid-19

0
703

Oleh: Barr

[Bandung, 22 Maret 2020] Lindsay Lee, seorang pejabat teknis WHO yang menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan penyandang difabel, berbicara dalam tanya jawab yang diselenggarakan oleh badan kesehatan PBB di akun Twitter-nya.

“Yang membuat saya khawatir mungkin lebih dari apa pun hanyalah hambatan yang dihadapi oleh para difabel.” katanya.

Lee, yang menggunakan kursi roda, menjelaskan bahwa akses layanan kesehatan sudah sulit bagi beberapa difabel, bahkan di lokasi berpenghasilan tinggi. Hambatan lain termasuk hambatan fisik, hukum diskriminatif, dan stigma yang ada.

“Hal ini, jika pemerintah dan masyarakat tidak berhati-hati, dapat memperburuk situasi krisis,” katanya. “Tetapi jika seluruh masyarakat bersedia melakukan bagiannya, risiko semacam ini tentu dapat dikurangi”.

Merasa ‘tertinggal’

Secara global, menurut WHO, yang bertanggungjawab dalam perjuangan menghambat/menghentikan penyebaran virus corona, memperkirakan ada satu miliar orang—sekitar 15 persen dari populasi dunia—hidup dengan beberapa bentuk disabilitas.

Sejauh ini, ada lebih dari 200.000 kasus di seluruh dunia, dan lebih dari 8.000 kematian.

Lee menjelaskan bahwa penyandang difabel mengalami peningkatan risiko tertular Covid-19. Beberapa mungkin mengalami kesulitan dalam menerapkan langkah-langkah kebersihan dasar untuk mencegah virus. Orang lain mungkin tidak dapat mempraktikkan jarak sosial karena mereka membutuhkan perawatan atau dukungan lain.

Selain itu, beberapa penyandang disabilitas yang tertular virus dapat mengembangkan kasus penyakit yang parah karena dapat memperburuk kondisi kesehatan yang ada, terutama yang terkait dengan respons kekebalan atau fungsi pernapasan.

Ketika negara-negara terus memerangi pandemi, orang-orang difabel layak diyakinkan bahwa kelangsungan hidup mereka adalah prioritas, kata pakar hak asasi manusia independen PBB.

Catalina Devandas Aguilar, Pelapor Khusus PBB untuk hak-hak difabel, memperingatkan bahwa sedikit yang telah dilakukan untuk memberikan panduan dan dukungan kepada komunitas ini.

“Orang-orang difabel merasa mereka telah ditinggalkan,” katanya dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Selasa.

Dibutuhkan langkah-langkah suportif

Lee menggarisbawahi bahwa langkah-langkah akomodasi yang baik sangat penting selama krisis wabah berlangsung, untuk memungkinkan orang-orang difabel mengurangi kontak dan risiko kontaminasi. Hal yang sama juga harus berlaku untuk anggota keluarga dan pengasuh yang mendukung mereka.

Selanjutnya, orang-orang difabel harus diizinkan untuk bekerja dari rumah, atau diberikan cuti berbayar, untuk menjamin keamanan penghasilan mereka.

“Akses ke bantuan keuangan tambahan juga penting untuk mengurangi risiko difabel dan keluarga mereka jatuh ke dalam kerentanan atau kemiskinan yang lebih besar,” tambahnya.

“Banyak difabel bergantung pada layanan yang telah ditangguhkan dan mungkin tidak memiliki cukup uang untuk menimbun makanan dan obat-obatan, atau membayar biaya tambahan pengiriman ke rumah.”

Pakar HAM itu juga menyatakan keprihatinannya atas situasi buruk para difabel yang berada di institusi, di mana risiko kontaminasi tinggi seperti “kurangnya pengawasan, diperburuk oleh penggunaan kebijakan darurat karena alasan kesehatan“.

Devandas menyarankan bahwa pembatasan untuk melindungi kesehatan masyarakat harus dirancang secara baik dan tidak mendestruksi kondisi difabel karena membatasi kontak dengan orang yang dicintai membuat para difabel “benar-benar tidak terlindungi” dari pelecehan atau pengabaian dalam pengaturan ini.

Jadikan pesan kesehatan masyarakat dapat diakses oleh semua orang

Lee dan Devandas menekankan bahwa selama wabah saat ini, pihak berwenang harus memberikan informasi kesehatan masyarakat yang dapat diakses oleh para difabel, seperti menggunakan bahasa isyarat, teks, pesan teks, dan layanan relay.

Lee mengingatkan audiensnya bahwa semua orang perlu mengambil tindakan pencegahan terhadap Covid-19. Oleh karena itu, mereka yang berisiko lebih tinggi dari penyakit ini sehingga perlu “sedikit agresif”: misalnya, dengan menuntut pengunjung mencuci tangan ketika memasuki rumah mereka.

Dengan banyak orang menghindari ruang publik, ia juga merekomendasikan agar orang-orang difabel menyusun rencana cadangan jika pendamping mereka enggan masuk kerja.

Di atas segalanya, pemerintah harus memastikan, sebagaimana pedoman WHO, seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses program penanganan kesehatan menghentikan penularan Covid-19.