Menanti Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas

0
379

Oleh: Indra Rukmana Putra

[Cirebon, 16 Februari 2019] Seperti kita ketahui bersama bahwasannya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerbitkan UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan di wilayah 8 provinsi di Indonesia, DIY, Jabar, Jateng, Jatim, DKI, Bangka-Belitung, Kep. Riau, dan Bali telah memiliki Perda tentang disabilitas.

Di Jabar pun hanya satu wilayah yaitu Kota Bandung yang telah memiliki Perda disabilitas. Sedangkan kota/kabupaten lain di Jabar belum memiliki Perda tersebut.

Kabupaten Cirebon adalah salah satu wilayah Jabar sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas, hal ini diungkap oleh Junaedi selaku wakil ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Cirebon saat ditemui Newsdifabel.com di kediamannya, Selasa (12/2/19) di Sindanglaut, Lemahabang.

Perda ini pun akan meminta saran dan masukan dari para pegiat sosial, yayasan, organisasi disabilitas, dan masyarakat luas melalui kegiatan public guding terjun ke bawah meminta saran, masukan, tanggapan termasuk kritikan tentang Raperda tersebut.

Junaedi pun menambahkan, ketika Raperda tersebut sudah sempurna maka dibentuklah pansus yang dibentuk dan dibeeri mandat oleh badan musyawarah (Bamus). Pansus ini nanti yang akan membahas dengan eksekutif, dan ketika sepakat, harus melewati forum tertinggi DPRD Kabupaten Cirebon yaitu sidang paripurna.

Bak gayung bersambut, dengan adanya Raeprda tersebut, dukungan positif datang dari Haryanto (34), seorang disabilitas netra. Dikatakan Haryanto, ketika nanti Raperda itu akan disahkan menjadi Perda maka pihak legislatif pun merangkul kawan-kawan disabilitas melalui organisasi-organisasi disabilitas yang ada di Kabupaten Cirebon.

Nantinya isi dari Perda adalah perlindungan dan pemberdayaan disabilitas, dan harus fokus di beberapa bidang seperti pendidikan; yang nantinya sekolah umum bisa menerima dan melayani para penyandang disabilitas tanpa adanya diskriminasi bagi yang ingin bersekolah di sekolah umum ataupun bergabung dengan para siswa non disabilitas. Juga bidang ketenagakerjaan; nantinya disabilitas wajib dilibatkan di dunia pemerintahan atau pun swasta untuk memajukan bangsa ini. Juga dalam lingkup kesehatan; banyak penyandang disabilitas belum memunyai Kartu Indonesia Sehat padahal mereka mayoritas berada di keluarga yang kurang mampu.

Ditambahkan lagi oleh Haryanto, yang juga aktif sebagai pengurus bidang penggalian dana dan kesejahteraan di Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Cirebon Raya, bahwasannya ketika nanti Perda tersebut jadi, maka semua pihak pun harus mengawal, menyosialisasikan, dan mengimplementasikan Perda tersebut, jangan sampai Perda malah merugikan disabilitas atau berhenti hanya sebagai Perda tanpa adanya infrastruktur atau konsep besar perubahan kesadaran dalam memandang disabilitas.

Junaedi, yang juga sebagai ketua komisi I DPRD Kabupaten Cirebon menjelaskan bahwa fungsi-tugas dari DPRD adalah salah satunya legislasi dan pengawasan, tentunya ketika membuat sebuah regulasi harus diawasi bagaimana implementasi dari isi sebuah regulasi tersebut. Nantinya, harapan ke depan ketika Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas ini sudah disahkan, maka kita pun akan mengawal bagaimana implementasi Perda tersebut, meski pun nanti kepemimpinan ini siapa pun orangnya, baik Bupati, Kepala Dinasnya, ataupun anggota DPRD-nya, maka harus meneruskan estafet ini, yang jelas semua komponen masyarakat harus membuat komitmen dan menjaga amanat dari regulasi ini.