Menakar Aksesibilitas untuk Difabel

0
565

Penulis: Barr

Newsdifabel.comNew York Times pernah mengulas pementasan kelompok teater The Apothetae yang mengisahkan bahwa, selain ancaman kematian bagi difabel, masyarakat Sparta memiliki tradisi buruk yaitu seleksi fisik bayi yang baru lahir. Jika dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi fisik yang “baik” menurut anggapan tradisi maka gerousa (julukan untuk sang pengadil) akan memerintahkan agar bayi atau orang dewasa ditampung dalam aphothetae (the place of exsposure; tempat pameran) untuk dipertontonkan ke publik. Sekarang, kita sudah jauh berjarak dengan masa dimana martabat difabel dilecehkan secara terang-terangan. Namun residu cara pikir diskriminatif terhadap difabel, dalam kadar tertentu, belum benar-benar bisa dilenyapkan. Upaya mendemokratiskan hak dan keadilan bagi difabel terus dilakukan oleh dunia internasional. Bahkan dengan pencanangan hari bagi difabel dan membuat peringatan rutin setahun sekali.

Sejak dicanangkan tahun 1992, peringatan Hari Penyandang Disabilitas Internasional (International Day of Persons with Disabilities—IDPD) 3 Desember diperingati oleh dunia internasional. Kali ini di tahun 2020, Badan Kesehatan Dunia (WHO) memperingatinya dengan mengambil tema ‘A Day for All’. Sedangkan PBB akan memperingatinya selama empat hari dari 30 November- 4 Desember 2020 bersamaan dengan diselenggarakannya sesi ke-13 konferensi negara-negara pihak yang menandatangani Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Indonesia adalah salah satu negara yang telah menjamin perlindungan bagi difabel dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, meski belum semua provinsi, kota, dan kabupaten memiliki peraturan daerah tentang perlindungan difabel. Jaminan perlindungan difabel dalam skala lokal penting dilakukan untuk menguatkan jaminan hukumnya. Indonesia sebagai penganut rechstaat (konstutusionalisme) harus meletakkan hukum sebagai garda terdepan, tentu simultan dengan komitmen menjadikan hukum bermanfaat bagi masyarakat agar tak sekedar banjir aturan. Dalam kajian utilitarianisme, Jeremy Bentham mengandaikan bahwa hukum harus memberikan manfaat bagi manusia sehingga bisa mengurangi penderitaan dan memperoleh kebahagiaan yang sebesar-besarnya.

Membuat Terobosan

Dikumpulkan dari berbagai sumber, ada 12 provinsi dan 18 kota/kabupaten yang sudah memiliki peraturan daerah tentang perlindungan difabel. Boleh dikatakan itu hal baik bagi pelaksanaan perlindungan difabel demi menciptakan norma masyarakat yang bebas diskriminasi terutama setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD). Konvensi tersebut memiliki daya dorong memberi perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia untuk difabel.

Hampir seluruh aturan atau konvensi tentang difabel selalu menekanan pada keadilan akses yang inklusif antara lain konvensi internasional (CRPD), resolusi PBB, konstitusi Negara (UUD 1945), dan undang-undang disabilitas (termasuk UU HAM), dan peraturan daerah.

Meski harus diakui, dalam implementasinya masih ada beberapa ruang kosong yang belum mengakomodir semangat anti diskriminasi pada difabel terutama di sektor infrastruktur bangunan publik seperti penyediaan ramp, guiding block, panel petunjuk braille, toilet dan tempat parkis khusus. Spesifikasi teknis mengenai akses yang ramah difabel harus mempertimbangkan segala aspek sesuai peraturan yang ada termasuk aksesibilitas dalam layanan informasi publik yang memanfaatkan teknologi informasi daring.

Perlu terobosan berani dari pemerintah dalam komitmennya terhadap HAM junto anti diskriminasi terhadap difabel, dimana sebagai hak asasi maka melekat padanya prinsip non-derogable right, hak yang tak boleh dikurangi dalam keadaan apapun, oleh siapapun, termasuk Negara.

Selain hal teknis, perlu perubahan substantif yaitu paradigma memandang difabel. Ada tiga perkembangan paradigma memandang difabel. Pertama adalah paradigma tradisional yaitu belas-kasih, kedua paradigma medis, ketiga paradigma inklusi sosial. Model inklusi sosial ini memiliki daya transformatif yang semula membuat difabel sebagai objek kini menjadi subjek pembangunan.

Perda Kota Bandung

Difabel adalah sebuah entitas yang keberadaannya harus dimaknai sebagai subjek. Pergeseran paradigma dari objek menjadi subjek adalah salah satu terobosan penting. Capaian itu harus diturunkan menjadi kebijakan untuk memberi jaminan pada 4.969 difabel di Kota Bandung.

Kita perlu bersyukur, di Kota Bandung sudah terbit Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Pada Bagian Kesebelas tentang Infrastruktur, Pasal 36 ayat 1 s.d. 4, memberi amanat bahwa bangunan publik di Kota Bandung harus aksesibel. Mengenai standar infrastruktur yang ramah bagi difabel akan diatur kemudian dalam Peraturan Wali Kota.

Mengenai sarana dan prasarana, Kota Bandung pun telah memiliki payung hukum agar ramah bagi difabel sehingga cita-cita menciptakan aksesibilitas publik lebih terjamin. Kategori fisik dalam sarana dan prasarana yang diatur Perda meliputi bangunan umum, transportasi, sarana peribadatan, angkutan umum, taman dan pemakaman. Dalam hal transportasi, Perda juga berkomitmen menyediakan transportasi umum berupa bus dengan lift dan elevator sistem geser. Untuk sarana dan prasarana non fisik aksesibel adalah pengadaan pelayanan informasi dan komunikasi, pelayanan khusus, pendampingan untuk difabel. Selain itu, ada terobosan baru dimana aksesibilitas untuk difabel menjadi syarat keluarnya Izin Mendirikan Bangunan.

Tentu kita belum bisa berpuas diri meski telah ada Perda perlindungan difabel. Sebaik apapun peraturan jika tak bisa dieksekusi hanya akan berhenti sebagai peraturan. Maka tugas kita berikutnya adalah bersama-sama mengawal implementasi dari Perda yang memiliki cita-cita baik ini sebab dalam kondisi apapun, diskriminasi adalah kejahatan.