Memperjuangkan Hak Difabel Netra Hingga Komnas HAM

0
247

Oleh: Sri

[Bandung, 23 Agustus 2019] Perjuangan panjang masyarakat difabel netra dan pihak Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri A Kota Bandung belum selesai. Dampak Permensos No. 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Lingkungan komplek Wyata Guna Bandung, bukan lagi sebatas pengurangan kuota asrama bagi difabel netra, perubahan mutu layanan, dan ancaman drop out saja. Lokasi sekolah khusus difabel netra tertua se-Asia Tenggara yang berada di komplek Wyata Guna pun diminta segera dipindahkan.

Setelah melalui tahapan menyampaikan kasus yang terjadi kepada Komisi 5 DPRD Jawa Barat, bidang kesejahteraan rakyat yang meliputi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, industri strategis, ketenagakerjaan termasuk perlindungan TKI, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, agama, sosial, kesehatan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, transmigrasi serta penanganan penyandang cacat dan anak terlantar, (29/7/2019) bersama Forum Penyelamat Pendidikan Tunanetra (FPPT), langkah pihak sekolah pun saat ini sudah menempuh hingga pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Dalam dialognya di hadapan Komisi V DPRD Jawa Barat, ketua FPPT, Dr. H. Ahmad Basri Nursikumbang, Drs., M.Pd menyampaikan siswa difabel netra dari jenjang SD hingga mahasiswa terancam mengalami drop out karena harus keluar dari asrama Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) Wyata Guna Bandung di bawah Kementerian Sosial RI. Mereka yang terancam pendidikannya adalah difabel netra berjumlah 66 orang dengan status sebagai siswa hingga mahasiswa.

Alotnya prosesi menemukan jalan keluar yang diharapkan tidak merugian banyak pihak terkait yang berada di instansi ranah pendidikan dan ranah sosial, justru menjadi sorotan publik dan mengundang ragam reaksi masyarakat luas. Gagalnya beragam forum dialog yang pernah ditempuh lebih dari satu kali pun membawa pihak instansi di ranah pendidikan untuk terus berjuang sesuai alur birokrasi. Melalui dinas terkait di tingkat kota, dinas terkait di provinsi hingga dewan perwakilan rakyat daerah, untuk selanjutnya diteruskan ke tingkat nasional, mereka juga menyampaikan kemelut yang masih bergulir hingga ke Komnas HAM sebagai lembaga mandiri di Indonesia yang memiliki kedudukan setingkat lembaga negara lainnya.

Rencana pendirian Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Terpadu berstandar internasional yang dirancang Kementerian Sosial, disambut dengan tangan terbuka oleh difabel nerta. Namun, harus kah ditempatkan di komplek Wyata Guna dengan mengusir sekolah SLB yang memiliki nilai sejarah di mata masyarakat dunia?

Dikaji dari runtutan sejarahnya, lokasi komplek Wyata Guna dengan luas sekitar 45.000 m² di kawasan Pajajaran Bandung, merupakan layanan pendidikan dengan penamaan awal Bandoengsche Blinden Instituut, yang kemudian ditambahkan fasilitas untuk penyelenggaraan asrama dalam bentuk panti, tempat ibadah, workshop dan balai percetakan braille. Bandoengsche Blinden Instituut, seiring perkembangannya menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB), yang berada di lokasi yang sama di dalam komplek Wyata Guna. Yaitu SLBN A Kota Bandung hingga sekarang.

Terkait permasalahan tersebut, Kelompok Kerja atau Pokja Implementasi Undang-Undang Penyandang Disabilitas pun turut prihatin. Bentuk koordinasi antar lembaga pemerintah yang kurang harmonis hingga sikap pihak instansi di ranah sosial yang kurang tepat menjadi salah satu bentuk keprihatinan yang disampaikan pada siaran pers-nya. Pokja tersebut merupakan gabungan seluruh komunitas lembaga organisasi difabel yang ada di Indonesia, di antaranya; Pusat Pemilihan Umum Akses, Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, Persatuan Tunanetra Indonesia, Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia, Perhimpunan Jiwa Sehat, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil akan segera melakukan pertemuan dengan menteri sosial, meski terkait waktu belum dapat dipastikan. Ridwan Kamil menyampaikan akan membahas polemik yang ada di Wyata Guna. Peryataan tersebut disampaikan di Gedung Pakuan Selasa (20/8/2019).