Komisi V DPRD Jawa Barat Sambut Baik Kunjungan Forum Penyelamat Pendidikan Tunanetra (FPPT)

0
174

Oleh: Sri

[Bandung, 29 Juli 2019] Komisi V DPRD Jawa Barat, bidang kesejahteraan rakyat yang meliputi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, industri strategis, ketenagakerjaan termasuk perlindungan TKI, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, agama, sosial, kesehatan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, transmigrasi serta penanganan penyandang cacat dan anak terlantar, Senin pagi (29/7/2019) menerima kunjungan Forum Penyelamat Pendidikan Tunanetra (FPPT).

Diwakili oleh Drs. KH. Habib Syarif Muhamad dan anggota lainnya di ruang kerja komisi V gedung PDRD Jawa Barat, pertemuan berlangsung dengan bahasan dialog dengar pendapat terkait dampak Permensos No. 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di lingkungan komplek Wyata Guna Bandung.

Dalam dialognya, ketua FPPT, Dr. H. Ahmad Basri Nursikumbang, menyampaikan siswa difabel netra dari jenjang SD hingga mahasiswa terancam mengalami drop out karena harus keluar dari asrama Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) Wyata Guna Bandung di bawah Kementerian Sosial RI.

“Ada 66 orang berstatus siswa hingga mahasiswa difabel netra yang akan terancam drop out,” ungkap Basri.

Pada kesempatan tersebut, Basri menuturkan sedikit kilas balik sejarah komplek Wyata Guna dari hibah lahan hingga amanat keberfungsiannya. Menyinggung catatan sejarahnya, SLBN A Kota Bandung yang sekarang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan, merupakan sekolah SLB untuk difabel netra yang pertama dan tertua di Asia Tenggara.

“Cukup ironis, bila dari sejarahnya saja SLBN A Kota Bandung adalah yang tua se-Asia Tenggara, sedang siswanya serta rangkai bangunannya kini terbentur permasalahan yang belum menemukan jalan keluar,” tambah Basri.

Menurut Forum Penyelamat Pendidikan Tunanetra (FPPT), terminasi yang ada saat ini bagi difabel nerta sangat membatasi kualitas dan kuantitas layanan dalam bentuk penyelenggaraan asrama, pelatihan keterampilan atau ditidakannya rehabilitasi dasar bagi calon dan anak asuh difabel nerta yang mengikuti pendidikan dasar/menengah SD,SMP,SMA.

Menanggapi semua aspirasi FPPT selama dialog berlangsung, pihak jajaran komisi V DPRD Jawa Barat siap membantu dan menjembatani permasalahan tersebut hingga ke tingkat pusat. Disampaikan anggota komisi V, dr. Ikhwan Fauzi, M.Kes, dalam waktu dekat akan mengupas agenda tersebut bersama keduapuluh timnya. Hasil bahasan akan dirujuk ke tingkat pusat dan dikabarkan kepada FPPT.

“Kami siap membantu, bukan bertujuan untuk merebut kembali, melainkan untuk mempertahankannya yang sebagaimana mestinya,” kata Ikhwan.

Di hadapan petinggi tingkat provinsi tersebut, turut angkat suara perwakilan siswa dan mahasiswa terkait pelayanan dan fasilitas asrama yang memprihatinkan.

Di luar ruangan, Basri menyampaikan, “Jalan tengahnya bagaimana agar pendidikan tetap berlangsung, asrama panti rehabilitasi tetap ada kuota untuk siswa, dan balai pun silahkan berjalan pula,” pungkasnya kepada awak media seusai berdialog dengan komisi V DPRD Jawa Barat.

.