Kita Semua Berpotensi menjadi Disabilitas

1
597
Foto: www.edf-feph.org

Oleh: Barra |

[Bandung, 9-09-2018] Andika Arisman, penyandang disabilitas berusia 27 tahun berjibaku dalam kehidupan dengan bekerja sebagai pengemudi ojek online. Di Kompas.com diceritakan, dalam sehari, Andika hanya mendapat 2- 3 order bernilai sekitar Rp30.000-an. Lalu, apa gerangan sebabnya?

Karena Andika penyandang disabilitas, oleh karenanya, konsumen urung menggunakan jasanya. Jika situasi itu terus dialami Andika, maka sudah dipastikan bisa mengecilkan pendapatan karena di sistem transportasi online dikenal namanya rating. Sistem pemesanan online didesain untuk mengutamakan orderan ke pengemudi yang memiliki rating bagus (sering mendapatkan penumpang/orderan).

Andika Arisman adalah simbol konkret, sebuah tanda bagaimana masyarakat (meski tidak semua) mendiskriminasi kaum disabilitas. Watak masyarakat adalah cermin bagaimana Negara memperlakukan kaum disabilitas. Diskriminatif. Letak diskriminasinya bisa dua hal: istilah/label dan regulasi. Dalam hal regulasi, misal, ketersediaan huruf braille dalam surat suara/ujian nasional, akses di tempat publik, 2% pekerja difabel dalam satu perusahaan, dan banyak lagi. Dalam hal istilah/label, bermakna adanya diskursus/ideologi normalitas. Nah, diskursus/ideologi normalitas di dalamnya akan terus terkandung diskriminasi jika tidak segera diluruskan. Ketika pertama kali kita memisahkan diri antara normal dan tidak-normal, sejak itulah pertama kali kita makin mengokohkan definisi normal, yang terkandung diskriminasi. Dalam ilmu filsafat disebut sebagai kuasa-normalitas yang dibentuk oleh kuasa-bahasa sehingga hadir terminologi (pengistilahan) normalitas. Kuasa-normalitas bisa beroperasi secara sadar ataupun tak sadar di kepala kita. Karena kuasa-normalitas (yang mempengaruhi gagasan manusia) akan menjadi dorongan kesadaran sejauh mana kebijakan pemerintah (secara kolektif) atau individu pembuat kebijakan (secara perorangan) berani memutuskan dan punya keberpihakan kepada penyandang disabilitas misal, memutuskan untuk membangun fasilitas secara menyeluruh bagi penyandang disabilitas atau membuat kebijakan yang mendorong peningkatan kapasitas penyandang disabilitas. Ketiadaaan dorongan tersebut adalah akibat dari hadirnya gagasan kuasa-normalitas di kepala pemegang kebijakan. Selain itu, ideologi normalitas hadir untuk secara sengaja duduk berseberangan dengan yang-tidak-normal. Yang paling berbahaya dari kuasa-normalitas adalah ketika ia (kuasa-normalitas) sudah menjadi konstruksi sosial yang kemudian dianggap biasa, diyakini benar dan tak perlu dibahas lagi.

Roland Barthes, dalam ilmu semiologi menjelaskan pentingnya deskripsi bahasa agar tidak menimbulkan masalah. Dalam diskursus ini, terminologi tidak-normal disematkan kepada orang yang memiliki kegunaan fisik yang berbeda dengan yang lain. Di masyarakat awam, kata ‘tidak-normal’ ini merujuk pada manusia yang memiliki ‘keterbatasan’ panca indera dan tubuh. Persepsi dan istilah itu jelas keliru. Sehingga istilah yang tepat adalah different abilities people atau orang dengan kemampuan berbeda. Different abilities people kemudian diakronimkan (disingkat) menjadi difable (dalam bahasa Indonesia: difabel). Pentingnya memahami makna bahasa agar perbedaan kegunaan fisik tiap manusia jangan dijadikan dalih untuk mendiskriminasi.

Sebenarnya, ada lagi salah sangka yang terlanjur menjadi konstruksi sosial dalam pemaknaan. Karena menjadi konstruksi sosial maka dalam kesadaran (kognitif) kita jangan sampai terjebak oleh konstruksi bahasa yang umum. Sebagai contoh, dalam masyarakat kita kebanyakan (jika tidak bisa dikatakan ‘semua’) menunjukkan bahwa perspektif disabilitas dipenuhi oleh terminologi kesehatan. Itu keliru karena, disabilitas bukan bermakna sebagai orang sakit.

Dalam kajian teologis (ketuhanan), kita perlu berhati-hati tentang pemaknaan, karena tidak bisa juga dinyatakan sebagai ‘penyandang cacat’ atau ‘orang cacat’. Jika menilai itu sebagai cacat, pertanyaannya adalah: apakah ciptaan Tuhan tidak sempurna? Tentu Tuhan menciptakan dengan penuh kesempurnaan. Toh kita tidak bisa mendahului dan memesan takdir, bukan?

Manusia diberi akal untuk menemukan teknologi. Lewat Louis Braille, Tuhan mengkondisikan adanya huruf braille. Di sini penulis sedang ingin mengatakan bahwa penguasa/pemerintah memiliki sumber daya untuk menemukan dan membuat fasilitas agar memudahkan kaum difabel menikmati hidup, menyerap semua ilmu dan mengembangkan postensinya secara maksimal, tanpa ada diskriminasi sosial, ekonomi, politik, budaya. Termasuk agama. Khusus tentang ini, penulis memberikan pertanyaan kontemplatif, sudahkah tempat-tempat ibadah juga ramah disabilitas (?)

Meski penulis menggunakan istilah ‘disabilitas’ secara umum dalam tulisan ini, akan tetapi penulis merasa perlu untuk menjelaskan tentang istilah ‘difabel’ dan ‘cacat’, semata-mata demi menghadirkan pemahaman yang komprehensif tentang istilah disabilitas itu sendiri, sehingga pembaca menyadari secara penuh betapa bahasa bisa berpengaruh besar pada pola pemikiran yang terbentuk di tengah masyarakat.

Kembali ke medan pembahasan, karena tidak bisa memesan takdir maka, kita semua memiliki potensi menjadi penyandang disabilitas. Selain terberi sejak dalam kandungan, proses menjadi disabilitas juga bisa dikarenakan faktor kejadian tertentu misal, kecelakaan, malapraktik, bencana alam, dan lainnya.

Potensi menjadi penyandang disabilitas bisa menyasar siapapun, termasuk Presiden, Menteri Sosial, Gubernur, Wali Kota, dan para pemegang kebijakan. Termasuk penulis sendiri.

Jadi, masihkah kebijakan dan arah pembangunanmu abai dan tak ramah disabilitas?


1 COMMENT