Kantor Hukum Peduli Difabel

0
382
Foto: Athila bersama kursi roda barunya (Foto: IG lawofficeyosepparera)

[Semarang, 5 Oktober 2018] Kemanusiaan adalah sebuah nilai yang diakui secara universal. Tentu kita semua setuju bahwa kemanusiaan harus menjadi budaya yang hidup di masyarakat. Itulah tugas kita, tugas manusia untuk terus merawat budaya kemanusiaan. Tanggung jawab besar itu tidak sebatas mengikat individu tetapi juga mengikat secara kolektif, bahkan kepada perusahaan, lembaga, termasuk sebuah kantor hukum para advokat.

Tim
redaksi Newsdifabel.com mendapati sebuah kantor hukum di Kota Semarang yang
peduli dengan seorang difabel bernama Athila. Saat dihubungi oleh tim redaksi
via Whatsapp, kami berkorespondensi dengan Theodorus Yosep Parera, pimpinan sebuah
kantor hukum.

Yosep Parera menjelaskan alasannya membantu seorang difabel, ‘Saya hidup di Negara Indonesia dengan filosofi Pancasila. Sila kelima mengatakan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang memiliki pengertian tentang gotong-royong di rumah besar Indonesia ini, saling berbagi tenaga, pikiran, dan materi, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.’ tutur Yosep, panggilan akrabnya.

Yosep Parera yang juga penulis buku Pancasila Bingkai Hukum Indonesia mengatakan bahwa, Patronus, seorang advokat pertama di dunia, mengajarkan cara berbagi dalam pembelaan hukum dan sosial pada masyarakat Yunani di zamannya. ‘Saya dan seluruh rekan-rekan di kantor berusaha menjadi bagian dari itu.’ timpal Yosep kepada Newsdifabel.com sambil menemani beberapa tamu kerjanya.

‘Saya jawab agak lambat, ya, Mas, karena sambil menemani beberapa tamu,’ kata Yosep Parera ketika membalas pesan Whatsapp dari redaksi.

Sebagai
seorang pengacara memang tidak ada jam kerja, tiap pengacara bisa bergerak
kapanpun ketika ada pencari keadilan menghubunginya, atau beberapa kasus yang
sedang ditangani membutuhkan advice saat itu juga.

Ketika ditanya
tujuan kantor hukumnya membantu Athila, dan kenapa memilih difabel, Yosep
Parera menjelaskan, ‘Semua orang kami bantu, siapa saja dalam bentuk tenaga,
pikiran, atau materi, karena kami tidak pernah membedakan orang difabel dan non
difabel, semua ciptaan Tuhan, harus dilayani secara sama.’ Bermula dari
Istrinya sebagai dewan pengawas Rumah Pancasila dan Klinik Hukum yang didirikan
oleh Yosep Parera. Ketika itu ada orang yang memberikan informasi tentang
kondisi Athila.

‘Langusng
disurvei sama anak-anak kantor. Karena masuk dalam kategori, maka kita langsung
membantu.’ Ungkap Yosep menjelaskan sejarah singkat bertemu Athila.

Tanggungjawab untuk memberikan perhatian dan fasilitas untuk kelompok difabel biasanya diemban oleh Dinas Sosial masing-masing daerah. Ketika Newsdifabel.com menanyakan apakah ada respon dari Dinsos, dengan singkat Yosep Parera mengatakan, ‘Kami hanya membantu saja, yang bisa kami bantu, ya kami bantu saja karena pemerintah hanya berhasil kalau rakyat juga berpartisipasi. Kami tulus membantu saja’

Tim Redaksi juga sempat berkorespondensi dengan Shofia, staf kantor hukum tersebut. Pada kami, dia memberi informasi, ‘Nama lengkapnya Athila Ade Taruna Dhaky, saat ini berusia 14 tahun. Dik Athila hidup bersama Ibu, Nenek, dan adiknya. Ibunya adalah single parent, buruh perempuan pabrik walet di Tanah Mas, Semarang.’ tutur Shofi. Athila yang tinggal di Kalibaru Timur, Semarang Utara, adalah difabel tunadaksa yang disebabkan oleh cerebral palsy. Singkat cerita, di usia 3 bulan, Athila mengalami kejang, akhirnya didiagnosa cerebral palsy. Keseharian Athila hanya bisa berbaring di kamar. ‘Setiap hari, Dik Athila harus makan dengan kondisi makanan yang lembut.’ 

Cerebral palsy dalam ilmu kedokteran adalah sebuah gangguan
yang terjadi di otak sehingga mempengaruhi saraf, biasanya terkena sebelum anak
lahir. Penyebab cerebral palsy bisa
bervariasi seperti mutasi genetik, asfiksia (kurangnya suplai oksigen ke otak)
ketika proses persalinan, infeksi pada Ibu, dll.

‘Kami (kantor hukum Yosep Parera) bersama dengan Rumah Pancasila beberapa waktu yang lalu membantu Ibundanya Dik Athila dengan memberikan blender agar bisa menyediakan makanan buat Dik Athila karena harus mengonsumsi makanan yang lembut. Selain itu, agar bisa merasakan nikmat hidup, kami juga membantu menyediakan kursi roda agar Dik Athila bisa keluar kamar, menghirup udara luar, melihat keindahan dunia.’ tutur Shofia dari kantor hukum tempatnya bekerja yang berdomisili di Jalan Semarang Indah, No. 32.

Kasih sayang yang diberikan kepada Athila dan keluarga tentu sangat berguna mengingat orang tua tunggal Athila sebagai buruh hanya mendapatkan upah Rp35.000 per harinya (Rp840.000 per bulan). Tentu nominalnya masih jauh dari ketentuan pengupahan yang ditandatangani Gubernur Jawa Tengah pada 20 November 2017 dengan besaran UMK Kota Semarang adalah Rp2.310.087.

Ibunda
Athila, Siti Mariyatun, sekarang sudah tidak bekerja di pabrik karena ingin
fokus merawat Athila. Karena itulah kantor hukum tempatnya bekerja juga
memberikan bantuan biaya sebesar Rp1.000.000 tiap bulannya dan modal usaha
berjualan di depan rumah.

Menurut pantauan kami, Kota Semarang memiliki Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, program Kartu Difabel, dan 33 sekolah inklusi. Ketika Kota Semarang bersolek mempercantik pedestrian di jalan-jalan protocol, pakar transportasi Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata, Djoko Setijowarno, memberikan saran agar polesan pedestrian juga mempertimbangkan akses bagi difabel. Sementara, ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Kota Indonesia (PPDI) Kota Semarang, Laila Nurilahi, menyatakan di media online dalam acara diskusi dan dengar pendapat di Balai Kota Semarang (20/9) bahwa pelaksanaan Kartu Difabel masih belum maksimal.

Memang
di banyak tempat, fasilitas untuk difabel masih butuh banyak perhatian. Harapan
kami semoga Pemerintah Daerah Kota Semarang bisa menjangkau lebih dalam lagi
untuk menunaikan tanggung jawabnya dengan memperhatikan dan menyediakan
fasilitas bagi penyandang difabel Kota Semarang.