Joe Biden Tandatangani UU Stimulus Dana untuk Komunitas Difabel

0
499

Penulis: Barra

Newsdifabel.com — Presiden Joe Biden menandatangani paket bantuan pandemi besar-besaran untuk pendidikan khusus, layanan berbasis komunitas serta anggaran untuk difabel yang sebelumnya dinilai belum memenuhi kelayakan.

Rencana Penyelamatan Amerika (American Rescue Plan) senilai 1,9 triliun dolar yang ditandatangani Kamis (11/3) merupakan bantuan terbesar pertama sejak pandemi setahun lalu dalam program bantuan termasuk untuk layanan difabel.

Undang-undang tersebut mencakup 12,67 miliar dolar untuk layanan berbasis komunitas. Pendanaan akan masuk melalui negara bagian dengan menambahkan 10 persen anggaran mulai April s.d. Maret 2022. Dana tersebut digunakan untuk membantu difabel keluar dari daftar tunggu layanan khusus, meningkatkan gaji para profesional pemberi layanan, dan membantu berjalannya program.

Selama pandemi ini, kelompok difabel telah kehilangan banyak nyawa karena tingkat infeksi Covid-19 yang sangat tinggi. Banyak difabel tidak memiliki akses ke layanan khusus berbasis komunitas atau yang langsung datang ke rumah. Itulah sebabnya American Rescue Plan menyediakan sumber daya untuk layanan berbasis rumah dan komunitas serta mendukung tenaga kerja yang memberikan perawatan penting.

Undang-undang baru juga akan memuat aturan pemberian uang tunai untuk difabel, mencakup pembayaran langsung sebesar 1.400 dolar kepada individu yang berpenghasilan kurang dari 75.000 dolar per tahun. Untuk yang berpenghasilan 80.000 dolar per tahun akan diberikan secara bertahap.

Secara terpisah, undang-undang tersebut juga memberikan 2,5 miliar dolar (36 triliun) kepada siswa pendidikan khusus, 200 juta dolar (2,8 triliun) sebagai dukungan finansial anak-anak difabel pra-sekolah, dan 250 juta dolar untuk balita. Termasuk untuk distribusi vaksin.

Kebijakan pendanaan tersebut dirasakan penting terutama bagi negara bagian demi memastikan kelanjutan layanan khusus yang berkualitas, atau mengoperasikan kembali layanan yang sudah ditutup programnya. Namun, yang tak kalah penting adalah memastikan agar program layanan yang telah ditutup bisa beroperasi kembali. Ini perlu advokasi pengawalan kebijakan agar benar-benar tersalurkan dengan tepat dan cepat.