Jaminan Hak Suara Masyarakat Difabel di Pemilu 2020

0
50

Oleh: Sri Hartanti

[Depok, 24 Oktober 2020] Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) serentak pada 9 Desember mendatang menjadi catatan tersendiri bagi mereka yang menggelarnya. Kondisi pandemi tidak menyurutkan semangat demokrasi, baik bagi pihak penyelenggara, para peserta pemilu, maupun tim pengawasan.

Di Depok, Jawa Barat misalkan, pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai tim penyelenggara telah berkomitmen untuk menjamin aspirasi hak suara masyarakat difabel agar tersalurkan sebagai wujud kesetaraan mengakses bidang politik. Hal tersebut disampaikan oleh Nana Shobarna, ketua KPU Kota Depok saat menanggapi pertanyaan dari perwakilan difabel Kota Depok, terkait bagaimana cara mereka untuk dapat berpartisipasi menyampaikan hak suaranya saat pemilu nanti di masa pandemi.

Nana berucap, untuk masyarakat difabel dengan ragam kedifabelannya akan tetap mendapatkan prioritas pelayanan dari petugas tempat pemungutan suara atau TPS sesuai wilayah mereka. “Ada sekitar 1.838 warga difabel yang sudah terdata di daftar pemilih tetap,” katanya.

Baca: Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019

Masyarakat difabel dalam menggunakan haknya dan membutuhkan layanan pendampingan, yang bersangkutan dapat menggunakan formulir C3 yang telah tersedia di seluruh TPS. Selain itu, untuk pertugas TPS akan dilakukan rapid test untuk memastikan kondisi petugas dalam keadaan sehat dan tidak terpapar Covid-19. Akan ada pemberlakuan hal baru sesuai dengan protokol kesehatan di lokasi pemungutan suara. Untuk mengurangi kerumunan, tiap TPS dibatasi maksimal hanya 500 jumlah pemilih.

Kedatangan menuju lokasi pun akan diberikan jadwal, seperti durasi waktu atau jam. Misal, jam 7 sampai jam 8 siapa saja, dan selanjutnya. Di lokasi pun akan dilakukan penyemprotan disinfektan secara berkala, dilakukan pengecekan suhu badan terhadap petugas dan warga pemilih, melengkapi fasilitas alat cuci tangan dan hand sanitizer serta sarung tangan sekali pakai.

“Tinta biasa dicelupkan jarinya, sedangkan nanti diteteskan pada jari peserta pemilih setelah selesai dari bilik suara,” tambahnya.

Untuk kelengkapan lain, hazmat di setiap lokasi TPS yang akan digunakan oleh petugas, dan menyediakan pula ambulan untuk mengakses titik-titik TPS. Meski ada tambahan prosedural pada pelaksanaan pemilu mendatang yang berkaitan dengan protokol kesehatan masa pandemi, pihak KPU tetap diwajibkan menjamin aksesibilitas dan bentuk layanan lain terhadap masyarakat difabel. Dan setiap bentuk pelanggaran yang terjadi, dapat disampaikan kepada pihak badan pengawas pemilu sesuai wilayah yang sedang melangsungkan pesta demokrasi tersebut.