Hadirkah Negara untuk Difabel?

0
582

Oleh: Asri Vidya Dewi, S.Si., S.H.

[Bandung, 14 Oktober 2018] Pengabaian terhadap hak difabel adalah pelanggaran HAM. Hak asasi penyandang difabel merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) yang disepakati pada 30 Maret 2007 di New York. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, bagi penyandang difabel, Negara telah menjamin hak-hak memperoleh manfaat dari langkah-langkah yang dirancang untuk menjamin independensi, integrasi sosial, dan pekerjaan, serta partisipasi dalam kehidupan masyarakat. Setiap penyandang difabel berhak berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi, serta hak sipil dan kebebasan.

Sebagaimana bunyi Pasal 28 I Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan pengejawantahan dari preambule alinea keempat, yakni sila
kedua Pancasila. ‘Kemanusiaan yang adil
dan beradab’
mengamanatkan bahwa dalam diri setiap orang melekat harkat, martabat, dan
hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

‘Setiap orang berhak bebas dari perlakuan
yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan
perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu’.

Amanat UUD 1945 Pasal 28 I Ayat (2) tersebut memberikan tataran penting, pertama, setiap orang harus terbebas dari perlakuan yang bersifat diskriminasi; kedua, Negara menjamin hak asasi setiap orang tanpa diskriminasi, bahwa Negara menjamin hak asasi tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak penyandang difabel yang menjadi kesatuan-padu dalam hak asasi manusia.

Konvensi internasional sudah menjamin hak
difabel. Hukum Indonesia juga sudah dibuat. Tapi kehadiran Negara tak cukup hanya
dengan pasal-pasal tebal dengan bunyi indah. Negara harus hadir secara konkret agar
undang-undang tentang disabilitas tidak tinggal hanya sebagai undang-undang. Berapa
persen jumlah pegawai difabel di kantor-kantor Negara? Berapa persen jumlah karyawan
difabel di perusahaan-perusahaan?

lalu, bagaimana cara menjawab judul tulisan ini? Mudah saja. Kiat singkat ini sepertinya manjur untuk mengetahui kehadiran Negara. Saya akan memberi kiat-kiat bagaimana cara melakukan crosscheck tentang kehadiran Negara untuk difabel.

Sekarang, coba kita tengok di semua fasilitas publik, taman kota, trotoar, gedung kesenian, penyeberangan jalan, halte bis, terminal, angkutan umum, kantor pemerintahan, gedung pengadilan, kantor polisi, gedung kampus, kantor BUMN, tempat ibadah, dan lain-lain. 

Sudahkah aksesibel? Jawaban dari ini akan menentukan apakah negara hadir atau tidak, untuk difabel.