Forum Global PBB tentang Difabel dan Krisis Covid-19

0
468

Oleh: Barra

[Bandung, 20 Oktober 2020] Wabah Covid-19 telah menyebabkan krisis global yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang berdampak pada kehidupan dan pekerjaan masyarakat umum di hampir semua bagian dunia. Para difabel telah terdampak secara tidak proporsional oleh krisis pandemik itu sendiri dan juga oleh banyak faktor lain yang rumit. Terganggunya layanan dan dukungan esensial, kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya dalam beberapa kasus telah membuat para difabel berisiko lebih tinggi atas kondisi kesehatannya. Selain itu, difabel sering kali dikecualikan dari informasi kesehatan, penyediaan fasilitas kesehatan umum, serta aksesibilitas terbatas. Krisis Covid-19 telah mengungkap ketidaksetaraan yang mendasari ini dan memperburuk situasi yang sangat berrisiko untuk difabel.

Bagi difabel, hambatan sehari-hari seperti akses infrastruktur, hambatan untuk menerapkan protokol kesehatan, keterjangkauan layanan kesehatan, dan stigma yang diskriminatif, dapat mengancam jiwa di tengah pandemi. Organisasi difabel dan koalisi kesehatan, manajemen bencana, dan pakar lainnya telah menilai hal itu mendesak. Negara-negara anggota, dalam kemitraan dengan pemangku kepentingan masyarakat, telah mengambil tindakan untuk merespon pemulihan krisis Covid-19, yang bertujuan untuk memastikan persamaan hak difabel sejalan dengan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) atau Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Agenda 2030.

Selain itu, dengan penutupan lembaga pendidikan, difabel remaja menjadi sangat terdampak proses belajarnya. Pendidikan online membuatnya lebih kesulitan karena isian materi belajar dengan tatap muka digital yang tidak dapat diakses.

Karena keharusan menjaga jarak secara fisik menyebabkan mereka terkurung di rumah, terisolasi dan kesepian, yang pada gilirannya memengaruhi kesejahteraan mental para remaja.

Dalam konteks ini, Forum Global tentang “Krisis Covid-19 dan Penyandang Difabel: Membangun Kembali dengan Lebih Baik Menuju Dunia yang Inklusif, Aksesibel, dan Berkelanjutan untuk Semua” diselenggarakan bersama di bawah naungan Ekuador, Hongaria, Liberia, dan Singapura, dengan dukungan dari United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) atau Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk mengatasi beberapa masalah terkait Covid-19 yang telah menghempas sistem kesehatan di seluruh dunia.

Pembicara utama dan panelis forum akan membahas bagaimana pandemi telah menggerus kerentanan difabel dan memengaruhi kehidupan mereka. Para panelis akan berbagi praktik dan pengalaman yang baik dalam 4 area tindakan menyeluruh yang ditentukan di atas, dengan fokus pada tindakan untuk “membangun kembali masyarakat yang lebih baik“, yang akan menjadi lebih kuat dan lebih inklusif, dapat diakses, dan berkelanjutan untuk semua difabel.

Catatan Konsep dan Program Forum Global

Forum global yang dilaksanakan oleh PBB secara online tersebut membuat sebuah catatan tentang konsep dan programnya yang dibagikan dalam pertemuan. Dalam catatan saya, ada beberapa poin penting yang diusulkan. Perserikatan Bangsa-Bangsa juga telah berkomitmen untuk mendukung negara-negara anggota dalam upaya pemulihan Covid-19.

Pada bulan Mei lalu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa merilis Ringkasan Kebijakan tentang Tanggap Covid-19 yang Inklusif di laman resmi PBB. Rekomendasi kebijakan tersebut didukung secara luas oleh 146 Negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities).

Selain tentang upaya tanggap Covid-19, rilis rekomendasi juga berbicara tentang pemulihan, ketahanan jangka menengah dan panjang, terutama dalam hal (a) pengarusutamaan difabel dalam semua penanggulangan dan pemulihan Covid-19 secara sistematis, (b) aksesibilitas informasi, fasilitas, layanan, dan program dalam tanggap Covid-19, (c) respon dan pemulihan, yang melibatkan difabel secara mendasar dalam penanganan kesehatan dan sosial ekonomi, (d) melibatkan partisipasi aktif dari difabel dan perwakilan organisasi sebelum pengambilan kebijakan dalam tanggap dan pemulihan Covid-19, (e) pembentukan mekanisme akuntabilitas untuk memastikan inklusi difabel dalam penanggulangan Covid-19.