Fakta: Indonesia Belum Ramah Difabel

0
522
Foto: http://www.sciencespo.fr

Oleh: Agus

[Bandung, 1 November 2018] Negara adalah rumah bagi seluruh rakyatnya, mulai dari rasa aman, nyaman, damai, dan jaminan terhadap keberlangsungan hidup setiap warganya. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernagara maka tidak boleh ada diskriminasi kepada seseorang ataupun kelompok.

Difabel adalah salah satu contoh masyarakat minoritas yang harus dijamin keberlangsungan hidupnya dalam bernegara, namun nampaknya, peran negara masih jauh dalam memahami kebutuhan apa saja yang perlu dipenuhi untuk difabel. Hal ini diungkapkan oleh Cucu Saidah yang mendapatkan gelar magisternya di Flinders University, Australia. Ia mengatakan, “Para penyandang disabilitas masih belum mendapatkan hak-hak dasar mereka, termasuk dalam hal mobilitas, akses pekerjaan yang layak, akses pendidikan, hak berwisata, hingga perlindungan hukum.” Mari kita bahas secara sederhana tentang hak tersebut bagi kaum difabel.

Pertama; hak mobilitas yang dimaksud adalah terjaminnya ruang gerak bagi para difabel ketika beraktivitas di luar rumah, diantaranya ialah trotoar yang aksesibel bagi
seluruh penyandang difabel. Akses di tempat-tempat publik seperti di perkantoran, pusat perbelanjaan, tempat pariwisata, dan tempat angkut umum yang ramah bagi seluruh penyandang
disabilitas.

Kita bisa memulai analisa sederhana dengan merasakan masih
banyak trotoar yang tidak
ramah terhadap difabel. Tidak sedikit trotoar yang bolong-bolong, tanpa ada guiding block. Selain itu, kesadaran warga untuk tertib
lalu-lintas juga mempengaruhi kenyamanan difabel seperti, kendaraan bermotor yang masih banyak menggunakan trotoar sebagai
jalan di kala macet melanda. Karena buruknya tata ruang kota, tidak sedikit trotoar di setiap kota digunakan untuk berjualan. Seribu sayang para pelaksana pemerintahan ketika membangun/memperbaiki trotoar tidak melibatkan difabel untuk menyesuaikan seperti apa trotoar yang ramah difabel itu.

Kedua; diskriminasi struktural yang dilakukan di setiap instansi, baik negeri atau swasta masih terjadi. Cucu menyebut, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjamin hak dan kesempatan bagi kelompok difabel untuk memperoleh kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi, namun diskriminasi struktural masih dialami kelompok difabel hingga kini.”

Salah satu contoh konkret diskriminasi yang sering kali kita abai dan remehkan adalah adanya prasyarat sehat jasmani dan rohani, baik untuk melamar pekerjaan ataupun pendaftar di institusi pendidikan. Prasyarat sehat jasmani dan rohani mengasumsikan kelompok penyandang difabel tidak memiliki kemampuan dan kapasitas untuk bekerja atau memperoleh pendidikan. Ketika melamar pekerjaan, syarat tersebut masih sering dicantumkan di nomor pertama sehingga langsung mendiskreditkan kualifikasi-kualifikasi lain, seperti tingkat pendidikan, kemampuan-kemampuan, dan pengalaman kerja yang sebenarnya kita miliki. Mayoritas perguruan tinggi saat ini pun masih mencantumkan syarat tersebut, sehingga pilihan kami sangatlah terbatas.

Dalam bidang pedidikan, Cucu cukup mengapresiasi
pelaksanaan sekolah inklusif, sehingga penyandang difabel kini dapat mengenyam
pendidikan di sekolah umum dan tidak hanya di Sekolah Luar Biasa (SLB). Sekolah
inklusif menunjukkan komitmen pemerintah maupun pihak sekolah untuk menjamin
pendidikan dasar bagi penyandang difabel. Meski
demikian, Cucu menandai bahwa komitmen tersebut harus dibarengi dengan
peningkatan kesadaran dan kepekaan sosial di lingkungan sekolah sehingga metode
pengajaran, perilaku murid-murid, perlakuan guru, kepala sekolah, hingga orang
tua murid harus turut menunjang individu penyandang difabel.

Ketiga; hak hukum dan hak konsumen. Bentuk diskriminasi lain yang juga dialami oleh difabel adalah kurangnya perlindungan hukum karena pengetahuan
aparat penegak hukum yang minim terhadap hak-hak difabel. Selain masalah penanganan kasus kekerasan seksual yang menghadapi
banyak tantangan, isu pemenuhan hak konsumen juga menjadi salah satu isu utama
kelompok difabel.

Indonesia telah memiliki kebijakan yang menjamin
hak konsumen, termasuk akses penyandang difabel ketika menggunakan
fasilitas publik, seperti restoran, kafe, lokasi wisata, dan lain sebagainya. “Di negara lain, penegakan peraturan ini sangat tegas.
Misalnya, ketika ditemui restoran yang tidak ramah difabel, dengan kondisi
lantai yang tidak memungkinkan bagi kelompok difabel untuk masuk maka, restoran tersebut bisa langsung dituntut dan ditutup. Indonesia memiliki peraturan ini juga, tapi sayang
penegakannya tidak tegas,” jelas Cucu.

Tentang adanya stigma negatif terhadap difabel, Cucu bercerita, ketika berpapasan dengan perempuan hamil, ia melihat
perempuan hamil tersebut mengusap-usap perutnya sambil komat-kamit dan berkata
pelan, amit-amit jabang bayi. “Ada pula, di satu acara
kami, ketika kami berdandan sebagai zombie
untuk meningkatkan kesadaran terhadap kondisi kelompok penyandang disabilitas
di Indonesia, saya mendengar seorang ibu berkata pada anaknya, ‘Tuh, kalau kamu nakal, nanti kamu jadi
seperti mereka
, makanya jangan nakal!’”. Hal-hal seperti ini tidak akan terjadi jika masyarakat
cukup teredukasi bahwa difabel
juga manusia yang sama derajatnya dengan yang lain.

Dari uraian di atas maka jelas, bahwa bangsa ini harus
segera mengevaluasi kembali terhadap pemenuhan hak-hak para difabel agar Indonesia terlepas dari budaya diskriminatif terhadap kaum minoritas. Pandanglah difabel sebagai subjek negara, dan saatnya kita tinggalkan paradigma bahwa difabel adalah objek negara.

(Disadur dari: https://magdalene.co/news-1937-diskriminasi-struktural-akses-mobilitas-terbatas-berakibat-rendahnya-kualitas-hidup-penyandang-disabilitas-.ht)