Diskualifikasi Miftahul Jannah dan Aturan IBSF

0
659
Miftahul Jannah (Foto: www.liputan6.com)

Oleh: Ramadhan Bayu Pratama

[Jakarta, 9 Oktober 2018] Miftahul Janah, atlet blind judo asal Jawa Barat yang di event Asian Para Games tahun ini membela merah-putih dalam cabang olah raga judo dinyatakan kalah WO karena terkendala aturan internasional yaitu International Blind Sport Federation (IBSF).

Asian Para Games 2018 yang diselenggarakan pada 6- 13 Oktober 2018 ini
diikuti 42 negara dengan total 714 atlet. Mereka berkompetisi dalam 18 cabang
olahraga yang ditandingkan. Saat hendak melakukan pertandingan pada tanggal
8  Oktober 2018, ia dinyatakan kalah WO dikarenakan
aturan yang berlaku tidak memperbolehkan mengenakan penutup kepala (termasuk
jilbab).

Miftah yang juga mahasiswa dari Universitas Pasundan ini bertahan untuk
tidak membuka jilbab. Miftah adalah seorang tunanetra kategori low vision yang sudah mengikuti
karantina selama 10 bulan untuk berlatih dan bertanding. Namun ketika akan
bertanding, wasit memberikan peringatan bahwa sesuai aturan internasional blind judo tidak dibolehkan memakai
penutup kepala (termasuk jilbab).

Menggunakan jilbab, bagi Miftah, adalah prinsip meski bertentangan dengan aturan IBSF yang dikeluarkan tahun 2018 ini. Menurut Yuli, yang juga sebagai wasit pertandingan blind judo di Asian Para Games 2018 mengatakan, “Aturan seperti ini sudah jauh hari diperjuangkan oleh kami agar Miftah yang menggunakan jilbab tetap dapat bertanding, namun memang perjuangkan kami tak berhasil.”

Sementara, dalam pernyataannya di Antaranews.com, Senny Marbun, selaku Ketua
Umum Komite Paralimpiade Nasional Indonesia (NPCI) mengatakan bahwa para
pelatih judo dari atlet difabel Indonesia tidak mengetahui pelarangan
menggunakan jilbab di cabang judo tunanetra salah satunya karena tidak memahami
pembicaraan dalam bahasa inggris ketika ada rapat delegasi teknis dari Komite
Paralimpiade Asia.

Miftahul Jannah, juara pertama olah raga blind judo nasional ini akhirnya tak bergeming, dan menerima
dirinya didiskualifikasi dalam pertandingan kategori 52 kg.

Pengadilan Arbitrase Olahraga

Dalam wacana hukum ini, kami menghubungi Asri Vidya Dewi, seorang praktisi hukum (pengacara) untuk meminta opini hukum tentang dunia olahraga, dia mengatakan, “Dalam dunia olahraga juga ada pengadilan khusus. Dunia olahraga memiliki mekanisme hukum yaitu Court of Arbitration for Sport (CAS) atau Pengadilan Arbitrase Olahraga.” CAS dibentuk pertama kali pada tahun 1984 dan waktu itu menjadi bagian dari Komite Olimpiade Internasional, di bawah kewenangan administratif dari International Council of Arbitration for Sport (Dewan Arbitrase Olahraga Internasional) yang berkedudukan di Swiss yang juga menjadi alamat kantor pusat CAS. Sedangkan CAS memiliki kantor di New York dan Sidney.

Pada tahun 1981, segera setelah terpilih sebagai Presiden IOC, H.E. Juan Antonio memiliki ide untuk menciptakan yurisdiksi khusus menangani sengketa internasional dalam olahraga. Tahun berikutnya pada Sidang IOC yang diadakan di Roma, anggota IOC H.E. Keba Mbaye, yang saat itu menjadi hakim di Pengadilan Internasional di Den Haag, memimpin sebuah kelompok kerja yang bertugas menyiapkan undang-undang yang kemudian menjadi alas hukum hadirnya Pengadilan Arbitrase Olahraga.

“Sehingga jika ada pelanggaran (atau diduga pelanggaran) dalam sebuah pertandingan olahraga kelas internasional, bisa diselesaikan di lembaga tersebut.” tutur Asri.

Dalam kejadian yang dialami Miftahul Jannah memang kategorinya bukan pelanggaran dalam kompetisi karena wasit hanya mengikuti aturan main dari IBSF.

Tetap semangat, Miftah. Semoga aturan dalam IBSF ke depan bisa mengakomodir pengguna jilbab. Tentu dengan proses mengubah aturan dalam IBSF sesuai mekanisme yang ada.