Disabilitas dalam Manajemen Bencana Alam

0
711

Oleh: Barr

[Bandung, 6 Januari 2019] Para ahli mengatakan bahwa Indonesia secara geografis terletak di atas daerah Cincin Api. Daerah ini juga sering disebut sebagai lingkar gempa Pasifik. Indonesia berada di jalur gempa teraktif di dunia karena dikelilingi oleh Cincin Api Pasifik dan berada di atas tiga tumbukan lempeng benua, yakni, Indo-Australia (dari selatan), Eurasia (dari utara), dan Pasifik (dari timur). Masalah yang kemudian muncul adalah bagaimana menghadapi bencana untuk disabilitas. Masalah-masalah yang muncul dalam manajerial bencana menurut Jurnal Administrasi Publik Vol. 3, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, antara lain: (1) belum maksimalnya program persiapan bencana yang sensitif penyandang disabilitas, (2) partisipasi penyandang disabilitas masih minim dalam pendidikan Pengurangan Risiko Bencana (PRB), (3) aksesbilitas penyandang disabilitas terhadap materi ajar/belajar PRB, (4) penyandang disabilitas tidak bisa sepenuhnya bertindak cepat dalam penyelamatan diri, (5) kurangnya pendataan spesifik tentang identitas dan kondisi penyandang disabilitas, dan (6) kurangnya fasilitas dan layanan yang aksesibel di pengungsian (Konsorsium Hak Difabel, 2012).

Sehingga pemerintah harus kerja keras membangun manajemen yang baik untuk disabilitas ketika menghadapi bencana alam karena kaum disabilitas lebih sulit bergerak cepat ketimbang yang non disabilitas, dan ini berpengaruh terhadap penyelamatan diri. Menurut survei global PBB tahun 2013, di seluruh dunia hanya ada 20 persen penyandang disabilitas bisa menyelamatkan diri, itupun di sebuah Negara yang aksesibilitasnya terbaik. Dan ada 31 persen penyandang disabilitas yang mengatakan bahwa mereka butuh seseorang untuk membantunya evakuasi dalam keadaan darurat.

Sehingga, bertahan dari bencana adalah proses yang rumit bagi penyandang disabilitas, dengan rintangan di setiap langkahnya. Untuk tunanetra dan tunarungu, misal, tidak sesederhana itu untuk proses evakuasi diri. Terutama bagi tunadaksa atau yang kesulitan dengan mobilitas, evakuasi cepat sangat sulit, jika bukan tidak mungkin, terutama dalam bencana alam seperti gempa, tsunami, dan kebakaran.

Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan, setidaknya ada dua hal besar: infrastruktur (tim tanggap bencana, arsitektur ramah difabel) dan edukasi bencana. Tim tanggap bencana sebenarnya bisa berasal dari orang-orang terdekat, tetangga atau keluarga sehingga masyarakat dapat mengurangi kematian dan menawarkan respon yang lebih manusiawi dan inklusif ketika bencana.

Meski masih banyak masalah, namun harus segera disusun siasat untuk mengatasinya terlebih Indonesia telah meratifikiasi Convention on the Right of Person With Dsability (CRPD) melalui UndangUndang 19 Tahun 2011. Inti dari ratifikasi ini adalah mengharuskan pengakuan hak-hak penyandang disabilitas dalam setiap sektor salah satunya adalah manajemen bencana. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana menempatkan penyandang disabilitas sebagai salah satu kelompok rentan.

Komitmen itulah yang kemudian menjadi landasan adanya tuntutan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) inklusif untuk disabilitas. PRB yang inklusif untuk disabilitas ini sebenarnya dirancang khusus agar ada peningkatan partisipasi disabilitas. Kenapa perlu partisipasi? Karena yang berpotensi besar ketika berhadapan dengan bencana dan dampaknya adalah disabilitas. Meski memang kepentingannya sering diabaikan. Selain disabilitas, PRB juga memasukkan lansia, ibu hamil, perempuan, dan anak-anak ke dalam kelompok rentan bencana.

Dalam Konsorsium Nasional untuk Hak Difabel, Andriani mengungkapkan, permasalahan disabilitas dalam mengakses manajemen bencana antara lain: (1) kurang adanya program persipan bencana yang sensitif bagi penyandang disabilitas; (2) kurangnya aksesabilitas informasi dan materi ajar/belajar terkait dengan PRB. Informasi yang tersedia kurang dapat diakses oleh penyandang disabilitas dengan kriteria tertentu seperti, tuna netra, gangguan intelektual, dan tuna rungu; (3) dalam tindakan penyelamatan ketika terjadi bencana, lingkungan terdekat penyandang disabilitas kurang cepat dan tepat dalam membantu evakuasi; dan (4) kurangnya pendataan yang spesifik mengenai identitas dan kondisi penyandang disabilitas.

Menurut Andriani, kegiatan dalam PRB Inklusif bagi penyandang disabilitas dibagi dalam: situasi sebelum bencana, situasi saat bencana, pemulihan awal (early recovery), rehabilitasi dan rekonstruksi.

Empat hal di atas memiliki syarat: seringnya koordinasi antar komunitas difabel untuk mendiskusikan dan berbagi pengalaman terkait bencana, termasuk mengadakan pemetaan kebutuhan disabilitas ketika bencana. Peran edukasi juga wajib didapatkan oleh keluarga dan tetangga karena merekalah nanti yang berperan besar membantu evakuasi bagi disabilitas yang ada di lingkungan sekitar. Proses evakuasi cepat juga sangat penting untuk meminimalisir korban disabilitas. Selain penguatan solidaritas jaring sosial dan edukasi, keadaan infrastruktur juga sangat berpengaruh.

Pada tahap pemulihan awal (early recovery) di manajemen bencana dalam PRB inklusif ada beberapa hal misal, partisipasi aktif dalam posko bencana untuk pemberian layanan dalam situasi bencana alam dan pelatihan penyelamatan diri.

Semoga untuk ke depannya, pemerintah harus mati-matian bekerja membentuk sebuah manajemen bencana yang inklusif agar tidak bersikap diskriminatif kepada penyandang disabilitas. Setidaknya, sejak sekarang, penuhi semua infrastruktur dengan arsitektur yang ramah disabilitas.