Difabel Terlupakan dalam Respon Covid-19 Korea Selatan

0
840

Penulis: Malik Annasir

Newsdifabel.com – Menjadi ibu dari seorang anak dengan autisme tidak pernah mudah bagi Kim Jin-Hui, apalagi sejak kedatangan virus corona di Korea. Jin-Hui menggambarkan hidupnya sebagai malapetaka.

Setelah pandemi dimulai, ia dan putranya mengarantina diri di rumah. Sama seperti banyak anak-anak autis, anaknya terbiasa dengan rutinitas hariannya seperti terapi dan pergi berbelanja. Tapi segala sesuatu yang membuat emosinya stabil kini tak bisa dilakukan lagi karena harus berada di dalam rumah. Ketika anaknya menolak untuk memakai masker, keluarga harus kerja keras membujuk meski anak semakin sensitif dan agresif. Bahkan beberapa kali membenturkan kepalanya ke dinding.

Pasca pandemi, pusat-pusat kesejahteraan sosial, yang dioperasikan oleh pemerintah daerah, telah menghentikan aktivitasnya karena harus karantina. Para orang tua dari anak-anak difabel yang menggunakan layanan penitipan anak dan terapi profesional tiba-tiba harus merawat mereka di rumah 24 jam sehari, tujuh hari seminggu.

Situasi tersebut membuat tak hanya membuat depresi anak dengan difabel mental, juga orang tua mereka. Pernah ada dalam catatan kepolisian, seorang ibu 59 tahun dan putranya yang berusia 24 tahun ditemukan tewas di dalam mobil daerah Gwangju. Mereka ditemukan tewas karena bunuh diri. Menurut polisi, sang ibu telah bercerai dan tinggal bersama putranya. Dia sebelumnya mengandalkan program penitipan anak pusat kesejahteraan lokal untuk putranya pada hari kerja, tetapi semua pusat kesejahteraan di Gwangju telah ditutup pada bulan Februari 2020 karena Covid-19.

Itu adalah kasus bunuh diri (dan pembunuhan anak) kedua dari seorang ibu yang memiliki anak dengan difabel mental sejak pandemi. Pada bulan Maret, seorang ibu berusia 49 tahun dan putra remajanya juga ditemukan tewas di dalam sebuah mobil di Kota Seogwipo, Jeju. Setelah sekolah untuk siswa difabel menunda semester barunya dan semua pusat kesejahteraan bagi difabel ditutup.

Jaringan Orang Tua untuk Penyandang Disabilitas Korea mendesak pemerintah untuk membantu anak-anak dan keluarga mereka menghadapi krisis. Mereka meminta agar pemerintah segera mengambil langkah untuk mengatasi krisis yang melanda difabel terutama difabel intelektual yang membutuhkan pendampingan seorang ahli terapi, atau setidaknya membuat pelatihan ketat bagi orang tua atau sang pengasuh. Mereka meminta agar negara harus intervensi dan bertanggungjawab, bahkan menyebut kasus bunuh diri para ibu sebagai tragedy yang disebabkan secara tak langsung oleh Negara.

Pada 28 Oktober 2020, Presiden Moon Jae-in menyerahkan rencana anggaran 556 triliun won (503 miliar dolar) untuk diusulkan kepada Majelis Nasional, namun dari anggaran sebesar itu, dianggap tidak punya program alokasi khusus untuk mendukung difabel. Faktanya, dari total anggaran, Kemeterian Kesehatan dan Kesejahteraan Korea sebagaian besar dianggarkan untuk vaksin, bukan untuk masalah yang dihadapi anak-anak difabel.

Sekitar 2,5 triliun won dialokasikan untuk difabel, tetapi sebagian besar uangnya telah dialokasikan untuk proyek-proyek yang telah ada di masa sebelumnya. Rencana anggaran tidak termasuk program baru yang menawarkan dukungan pengasuhan kepada keluarga difabel sebagai tanggapan atas penutupan pusat kesejahteraan dan penitipan anak. Anggaran untuk membantu keluarga difabel, besarannya diputuskan sama dari anggaran tahun lalu.

Pemerintah telah mengeluarkan empat jenis anggaran tambahan di tahun 2021 untuk mendukung orang-orang yang terkena dampak pandemi, termasuk pekerja mandiri dan pengusaha kecil, tetapi tidak ada uang yang dibelanjakan untuk membantu para difabel. Bahkan dalam anggaran tambahan, pemerintah justru memotong 10 miliar won yang awalnya dialokasikan untuk kegiatan setelah sekolah bagi siswa difabel.

Solidaritas Melawan Diskriminasi pada disabilitas, sebuah kelompok masyarakat sipil yang mewakili para difabel dan keluarganya, menggelar unjuk rasa di depan gedung Majelis Nasional saat Presiden memberikan pidato rencana anggaran pada 28 Oktober. Mereka menuntut agar anggaran kesejahteraan bagi para difabel ditingkatkan menjadi lebih dari 6 triliun won.

Kepada Koreajoongangdaily.joins.com, Lee Jeong-geun, Wakil Ketua Jaringan Orang Tua untuk Penyandang Difabel Korea mengatakan, “Kami melihat lebih banyak kasus bunuh diri yang terjadi pada difabel, tetapi jarang dilaporkan. Pemerintah mengadakan sesi diskusi dan studi dengan tujuan membuat program peduli masyarakat, namun tidak ada yang berubah. Seiring Covid-19 berlanjut, kami semakin diabaikan.”

Profesor Park Hyeon-ok dari Universitas Baekseok setuju bahwa pemerintah harus membuat kebijakan yang tepat untuk membantu difabel, terutama anak-anak dan orang tua mereka, untuk memulihkan kehidupan sehari-hari mereka dengan aman, daripada hanya menahan mereka di rumah untuk mencegah penularan.

Park juga mengatakan kerja sama antar kementerian, khususnya antara Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan dan Kementerian Pendidikan, sangat penting untuk meningkatkan efektivitas layanan kesejahteraan pemerintah bagi anak-anak difabel.