Difabel Butuh Pendidikan Inklusif

0
460

Oleh: Chairiyani

[Bandung, 11 Maret 2020] Pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 ayat (1) menegaskan “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 ayat (2), “setiap warga anak wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya“. Undang-undang tersebut menjadi bukti bahwa negara dan pemerintah akan bertanggungjawab atas penyebaran pendidikan secara menyeluruh tanpa ada perbedaan, termasuk anak-anak difabel mempunyai hak, kesempatan, kesetaraan, dan akses yang sama dalam dunia pendidikan.

Setiap anak memiliki keunikan, kebutuhan, kemampuan, dan potensi yang berbeda-beda. Adanya pendidikan inklusif, perlahan tumbuh kesadaran kolektif untuk menyediakan kesempatan pendidikan yang sama bagi difabel. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan bagi anak difabel untuk belajar bersama-sama dalam satu lingkungan dengan peserta didik pada umumnya, dengan kebutuhan belajar yang berbeda dan khas.

Indonesia menuju pendidikan yang inklusif secara formal dideklarasikan pada 11 Agustus 2004 di Bandung. Hal ini dilakukan karena setiap anak difabel berhak memperoleh pendidikan seluruh sektor, jalur, dan jenjang pendidikan (Pasal 6 ayat 1). Pendidikan inklusif merupakan inti dari hak asasi manusia untuk memperoleh pendidikan yang layak. Dengan harapan anak difabel dapat menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya. Sehingga tidak ada lagi ‘label’ bagi anak difabel sebagai anak yang tidak mampu melakukan kegiatan belajar, akan tetapi mereka akan diakui keberadaan dan prestasinya.

Sekolah inklusif tentu tidak akan lepas dari besarnya peran guru dalam memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik. Keefektifan belajar dan mengajar, harus disesuaikan agar seluruh siswa belajar pada langkah yang sama dan mempunyai sikap, interest, dan kebutuhan yang serupa.

Namun demikian, pada kenyataannya belum semua sekolah di Indonesia siap untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi. Pasalnya hingga saat ini hanya sebanyak 29.317 sekolah penyelenggara inklusif di seluruh Indonesia, mulai dari SD, SMP, SMA, dan SMK (data per 31 Januari 2019). Artinya, baru sekitar 11% dari jumlah sekolah yang sudah menyelenggarakan sekolah inklusif.

Selain itu, para guru dan sekolah inklusif harus peduli terhadap tantangan yang menghambat pendidikan inklusif. Hambatan tersebut dapat berupa hambatan fisik, komunikasi, sosial, dan kurikulum. Sebagai contoh, hambatan fisik bisa terjadi ketika gedung sekolah belum aksesibel untuk anak difabel. Lalu, hambatan komunikasi karena tidak ada pemahaman mengenai bahasa isyarat. Hambatan sosial, akan dialami oleh anak difabel ketika ingin membangun pertemanan. Anak difabel cenderung kesulitan untuk berteman, sehingga banyak kasus diskriminasi terhadap anak difabel. Dan terakhir, tantangan yang harus dipecahkan adalah masalah kurikulum yang belum menyesuaikan anak-anak difabel.

Anak-anak berkebutuhan khusus tentu saja membutuhkan pendekatan sistem dan layanan pendidikan yang berbeda. Anak-anak difabel menginginkan rancangan pendidikan yang tidak menghakimi kekurangan fisik, kognitif, maupun masalah pembelajaran. Pendidikan inklusi bukan sebatas regulasi memindahkan anak difabel dari Sekolah Luar Biasa (SLB) ke sekolah umum, namun sebagai komitmen menyediakan pendidikan yang menghargai perbedaan.

_________

Chairiyani adalah mahasiswi Jurnalistik di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Tertarik dengan isu-isu kaum minoritas, khususnya pada kelompok difabel yang tentunya jarang disuarakan pada media mainstream.