Dalam BPJS Kesehatan Difabel Masuk Sebagai Penerima Bantuan Iuran

0
214

Penulis: Zaenal

Newsdifabel.com — Penting adanya jaminan pelayanan kesehatan untuk setiap orang ketika mengalami sakit, kecelakaan atau persalinanq, meski pada kenyataannya banyak sekali kekurangan tentang perlakuan pelayanan rumah sakit pada pasien BPJS; kamar penuh atau harus mengantre beberapa hari bahkan bulan. Dengan segala kekurangannya, pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sejak 1 Januari 2014.

Dilansir dari Gajimu.com, BPJS Kesehatan ini memiliki program bernama Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dimana setiap warga Indonesia akan mendapatkan jaminan kesehatan dengan kewajiban memberikan iuran bulan. Iuran bulanan ini wajib bagi peserta.

Jenis keanggotaan BPJS Kesehatan dibagi menjadi dua yaitu PBI dan non PBI. PBI adalah Penerima Bantuan Iuran dimana pemerintah yang membayarkan dan menanggung iuran peserta sedangkan non PBI adalah peserta yang membayar iuran jaminannya sendiri. Difabel masuk kategori penerima bantuan iuran karena PBI hanya diperuntukkan bagi fakir miskin, orang tidak mampu, dan difabel. Di luar dari kriteria tersebut mereka dikatakan non PBI dan wajib membayar iurannya sendiri.

Bagi difabel yang belum memiliki kartu BPJS Kesehatan dan ingin menjadi anggota sebagai penerima bantuan iuran dari pemerintah bisa langsung melakukan registrasi ke kantor desa setempat sesuai KTP. Persyaratannya membawa fotokopi KTP, kartu keluarga, membuat surat keterangan tidak mampu (SKTM), dan membuat foto keluarga dengan background rumah kemudian dicetak di kertas A4.

Menurut Cecep, salah satu staf kantor kelurahan di wilayah Kecamatan Ciparay, mengatakan peserta yang ingin mendapat kartu BPJS Kesehatan gratis dari pemerintah bisa mengajukannya ke kantor desa setempat, namun kartu BPJS tersebut hanya bisa diperoleh 1 tahun kemudian dikarenakan prosedur pengajuan dilakukan secara kolektif. Setelah berkas pengajuan terkumpul, baru bisa dibawa ke kantor Dinas Sosial yang kemudian dilanjutkan ke kantor BPJS Kesehatan. Namun jika kondisi mendesak atau butuh perawatan atau pengobatan segera, calon peserta disarankan untuk mendaftar sebagai anggota non PBI dengan mengambil kelas III agar iuran tidak terlalu mahal.

Biasanya untuk kartu BPJS Kesehatan non PBI bisa langsung diterima dan digunakan 1 minggu setelah pendaftaran. Setelah 1 tahun kemudian ketika kartu BPJS kesehatan dengan keanggotaan PBI keluar maka keanggotaan sebelumnya akan terhapus secara otomatis sehingga tidak harus memikirkan iuran bulanan.

Aris, salah satu seorang difabel netra yang berada di Kabupaten Bandung merasa sangat aksesibel terhadap pelayanan dari kantor BPJS Kesehatan yang ada di Soreang. Saat itu Aris sangat terbantu ketika harus mengantre, menyerahkan berkas, dan menulis formulir pendaftaran, semuanya didampingi oleh petugas.

Persyaratan pembuatan kartu BPJS Kesehatan non PBI antara lain, fotokopi KTP dua lembar, fotokopi kartu keluarga dua lembar, fotokopi buku tabungan dua lembar dan meterai 6000 satu lembar. Kartu BPJS Kesehatan yang akan diterima untuk anggota PBI dinamakan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Harapan Aris sebagai difabel, perangkat desa seperti ketua RT atau RW bisa lebih aktif dalam mengumpulkan data warga yang difabel dan kurang mampu untuk mendapatkan jaminan kesehatan.