Bersinergi Membangun Kepercayaan Terhadap Kinerja Difabel

0
153

Oleh: Sri Hartanti

[Bandung, 26 September 2020] Perlindungan terhadap hak mendapatkan kesempatan kerja bagi masyarakat difabel, yang diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas, sudah banyak diterapkan.

Dalam undang-undang tersebut pasal 53 ayat 1 dan 2 menjelaskan: ‘(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.’

Anan Kusnaedi misalnya, salah satu difabel netra yang memiliki kesempatan untuk mengabdi di instansi pemerintahan dan berdinas di Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan.

Sejak menjadi tenaga honorer dari 2001 silam, ia berpeluang mengikuti pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun 2008. Menurutnya, untuk bisa masuk ASN bukan hal mudah, prosedur yang diikuti sama dengan yang lain.

“Saya ikut tes satu kali dari sejak honor, dari 2001 hingga 2008 memang banyak yang menawarkan tapi saya lewatkan.  Lalu, saya mendengar informasi dari pemerintahan pusat kala itu tentang para Pegawai Tenaga Tidak Tetap (PTT) 2008 – 2009 akan diangkat,” ungkap Anan.

Ia pun sempat pesimis, hingga memiliki alternatif lain bila tidak terpilih akan keluar dari institusinya. Usaha Anan berbuah hasil, ia dinyatakan lolos sebagai ASN. Sebelumnya, saat menuju proses pengangkatan PTT pun, ia mengikuti tes yang dilakukan oleh pemerintahan di Kabupaten Kuningan, difabel yang lolos hanya tiga orang, dari netra dua dari daksa satu orang. Total di wilayah Kuningan ada sekitar dua puluh satu ASN difabel, lima nerta, enam daksa, dan enam PTT semua netra.

Keinginannya untuk menjadi ASN diluar minat seperti difabel netra lainnya yang dominan menjadi bidang pendidikan, agama, atau memilih ranah sosial, bertujuan untuk dapat menyerap informasi dari bidang lain serta agar keberadaan difabel juga diakui seperti mereka yang non difabel.

Pertama kali dirinya diangkat jadi ASN, di tempatkan di kantor Kabupaten, bagian seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang bersatu dengan SatPol PP. Bedanya mereka bertugas diluar di lapangan, sedangkan Anan di tempatkan di kantor dengan tugas menyampaikan dan menerima berita informasi, baik yang dari Kabupaten untuk Kecamatan yang nantinya disalurkan ke desa-desa.

“Saat itu saya malah bisa membantu Kabupaten sebagai kepanjangan tangan. Membantu memberikan informasi ke Kecamtan lain yang belum mendapatkan informasi,” katanya.

Anan sempat menyesalkan masa kuliah sudah beres tapi tidak menyelesaikannya, padahal tinggal membuat skipsi. Dirinya mundur dengan berbagai pertimbangan ekonomi dan memberikan kesempatan sekolah pada saudaranya.

“Seiring perkembangannya sekarang untuk lulusan SMA di seksi-seksi lain tidak ada tempat, semua numpuk di pemerintahan karena di bagian seksi lain minimal D3. Sekarang saya di tempatkan di kasie pemerintahan bagian pertanahan, tugasnya menginpentarisir arsip yang ada di desa-desa atau kecamatan-kecamatan,” tutur Anan.

Masih ada paradigma pemikiran lama di lingkungan kerja yang sering didahapi pada difabel. Kesulitan pada penempatan kerja misalkan, kemampuan difabel kadang masih diragukan dalam urusan menyelesaikan tugas kerja yang diberikan. Sehingga timbul asumsi difabel masih dipandang dengan rasa belas kasihan bukan diberi kesempatan yang sama. Ruang gerak dalam bekerja bahkan nyaris tidak ada karena dibatasi. Selama di kantor pun hanya untuk mengisi jam kerja dengan pekerjaan yang ringan saja.

Padahal, mereka memiliki cara kerja dan solusi sendiri. Mereka mampu bersinergi, mampu mendedikasikan dirinya mengupayakan menyelesaikan tugas dan bekerja sesuai dengan tupoksinya. Tentu saja dengan perangkat yang memadai, seperti dilengkapi surat tugas atau surat keterangan lain saat bertugas di lapangan, untuk menguatkan kepercayaan pihak terkait terhadap pekerja difabel yang sedang bertugas. Kendala lain semisal, transportasi masih bisa diatasi dengan bantuan transportasi online atau konvensional yang bisa mengantarkan hingga tujuan yang dimaksud.

“Dalam melaksanakan tugas sebagai ASN, bukan perkara jenis pekerjaan yang layak buat saya melainkan sesuai tupoksinya. Tidak mungkin pemerintah yang ikut pada saya, justru saya yang akan mengikuti kepada pemerintah. Fasilitas seperti surat tugas sebagai penguat yang akan menambah kepercayaan orang saat tugas di lapangan. Dan saya pribadi masih merasa sanggup menjalankan pekerjaan yang diamanatkan pada saya,” papar Anan.

Di tempat baru Anan bekerja belum genap satu tahun. Secara menyeluruh ia merasa cara pandang masyakat cukup baik terhadapnya, dari sesama ASN atau masyarakat luar yang mengetahui dirinya sebagai difabel netra. Terlebih bagi mereka yang sudah sering berbaur dalam aktivitasnya, mereka menganggap dirinya sama seperti mereka. Anan juga pandai beradaptasi dan bermobilisasi dengan baik.

“Intinya hilangkan paradigma lama tentang diprioritaskan atau diperlakukan khusus,” katanya.

Harapan Anan terhadap masyarakat dan pemerintah, mungkin sama dengan banyak orang. Keinginan untuk diakui sebagaimana apa adanya, diberikan kebebasan agar bisa menyelaraskan, bergerak lebih dalam menjalankan tugas sesuai tupoksinya.

“Berikan kesempatan sebagaimana yang diberikan pada non difabel dan setiap kendala bisa dihadapi dengan cara tersendiri. Para difabel bisa berbuat dan eksistensinya ada, agar keberadaan mereka di tempat kerja terasa,” tutur Anan saat diwawancarai Newsdifabel.

Namun demikian Anan menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kuningan yang telah mengangkat difabel untuk mengabdi sebagai PNS, semoga bisa jadi inspirasi bagi kabupaten/kota lainya untuk mempekerjakan difabel sesuai perintah undang-undang.