Asa Difabel dalam Peraturan Pemerintah

0
325

Oleh: Hafiz

[Bandung, 28 Oktober 2020] Akhirnya pemerintah mengeluarkan PP Nomor 60 tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.

Dalam rangka mewujudkan komitmen dan kesungguhan pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak difabel yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan difabel khususnya bidang ketenagakerjaan.

Peraturan pemerintah yang telah disahkan dan ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 Oktober 2020 terdiri dari VI bab mengatur tentang Sumber Daya Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan. Tugas ULD Ketenagakerjaan antara lain, pemantauan & evaluasi, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan, serta pendanaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan pemenuhan hak penyandang disabilitas khususnya di bidang pekerjaan di pemerintahan, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) difabel dari seluruh jumlah pegawai atau pekerja. Untuk perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) difabel dari jumlah pegawai atau pekerja.

Untuk itu, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keterlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada difabel. Dalam mendukung pemenuhan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut pemerintah daerah wajib memiliki unit layanan disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.

Penguatan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2020 tentang unit layanan disabilitas ketenagakerjaan pada Pasal 2 disebutkan pemerintah daerah wajib memiliki ULD ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang ketenagakerjaan povinsi dan kabupaten/kota.

Untuk lebih lengkapnya, bisa diunduh pada tautan ini: Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan