Aliran Hukum Utilitarian dan Difabel

0
510
Foto: www.intheblack.com

Oleh: Sandi Purnomo, S.H.

[Bandung, 20 September 2018] Aliran utilitarianisme[1] dalam wacana hukum bisa relevan didorong untuk digunakan sebagai pisau analisa dalam membedah persoalan praktik hukum yang beririsan dengan hak hukum disabilitas. Cicero pernah berkata, ‘Manusia adalah serigala bagi manusia lain.’ Nampaknya, tidak berlebihan jika kita melihat keadaan di Indonesia. Banyak perlakuan diskriminasi terhadap manusia yang dilakukan oleh manusia. Kita ambil contoh, sebut saja difabel. Kelompok difabel sering mendapat perlakukan diskriminatif, hingga dipandang sebelah mata, maka kita akan bertanya kenapa semua ini bisa terjadi? Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum atau rechtstata atau the rule of law, salah satu ciri negara hukum adalah adanya perlindungan HAM di dalamnya. Dalam konferensi HAM ditegaskan ada larangan keras perlakuan diskriminasi, tetapi kenyataannya, perempuan, anak, masyarakat miskin, dan difabel sering mendapatkan perlakuan diskriminatif oleh masyarakat dan negara, maka untuk mencapai keadilan, perlakuan diskriminasi haruslah dihilangkan sebab, keadilan di negeri ini masih menjadi barang mewah untuk dinikmati. Tak heran jika kenyataannya, kaum difabel (sebagai minoritas-banyak) sering menjadi korban kejahatan yang berawal dari perlakuan diskriminasi di masyarakat. Tujuan hukum sendiri, menurut Satjipto Rahardjo, adalah menciptakan ketertiban, keamanan, dan keadilan untuk menghadirkan kepastian hukum.

Bukankah hukum untuk menciptakan suatu kebahagiaan sebesar-besarnya?

Hal ini menjadi tanda tanya besar, di manakah peran Negara, bukankah Negara adalah wakil tuhan di muka bumi, kata Friedrich Julius Stahl. Sebagai wakil Tuhan, Negara seharusnya dapat menciptakan keadilan di masyarakat agar tidak terjadi disparitas (perbedaan) di masyarakat berbasis perbedaan fisik. Dalam analisa saya, situasi disparitas tersebut disebabkan dalam dua faktor: eksternal dan internal. Pertama, faktor eksternal; dapat berupa regulasi dari pemerintah yang tidak mencerminkan keadilan, sebagaimana Lord Acton katakan bahwa kekuasaan itu cenderung disalahgunakan, akan tetapi kekuasaan absolut pasti disalahgunakan karena ketika absolutism sendiri adalah hasil dari penyalahgunaan. Kedua, faktor internal; merupakan faktor dalam diri, seperti mudahnya menilai orang, kebiasaan mengejek, perundungan (bullying), rendah empati, individual. Namun faktor internal tersebut sebenarnya adalah hasil dari bagaimana Negara mengondisikan kesadaran rakyatnya, ini kita kenal dengan kebudayaan berfikir yang harusnya bisa diperbaiki melalui sistem pendidikan formal maupun nonformal.

Hukum di Negara kita seperti pedang bermata dua, serta tidak terlepas dari lembaga yang berperan di dalamnya yaitu, lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, seperti yang dikatakan Montesque dengan trias politikanya. Kita dapat melihat cita keadilan itu tercermin melalui peraturan perundang-undangan sebagai produk politik, yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1994 tentang Penyandang Cacat. Produk undang-undang tersebut mencerminkan upaya yang dilakukan Negara dalam memberikan perlindungan terhadap difabel, akan tetapi undang-undang tersebut dirasa sudah usang sehingga perlu adanya rechtsvinding[2] terhadap keperluan kaum difabel sekarang ini, sebab undang-undang tersebut hanya menjelaskan kebutuhan kaum difabel tanpa adanya pengaturan yang jelas mengenai kewajiban Negara terhadap kaum difabel.

Difabel diperlakukan diskriminatif, dibedakan dari yang lain, dan dalam sosial, itu tidak menjadi hal yang aneh, karena konstruksi masyarakat yang menciptakannya seperti itu. Teori hukum kodrati[3] menjelaskan, pada dasarnya, bersikap baik adalah kodrat manusia, menurut kodratnya, kita adalah mahluk sosial yang ingin dan membutuhkan orang lain, mengkondisikan agar  manusia mempunyai kepedulian terhadap orang lain. Sehingga, dengan membedakan kaum difabel dengan nondifabel merupakan pelanggaran terhadap kodrat manusia itu sendiri yang notabene makhluk sosial.

Diskriminasi merupakan pelanggaran HAM, lalu bagaimana peran Negara? Dalam hal ini, dapatkah Negara bertanggungjawab, apakah kita semua sudah berlaku adil? Setiap manusia memiliki hak, termasuk hak untuk menciptakan kebahagiaan dalam hidup. Moralitas ini yang harus dibangun di masyarakat. Peran Negara harus dimaksimalkan dalam mencegah terjadinya perlakuan diskriminasi di masyarakat, dengan cara memperbaiki regulasi, serta memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada kelompok minoritas dengan menyempurnakan seluruh fasilitas umum dan mencerminkan keamanan bagi publik khususnya untuk difabel. Contohnya; dengan membuat paving block di rumah sakit, jalan, kampus, dan lain sebagainya untuk memudahkan difabel dalam menjalankan aktifitasnya, serta dengan membangun sikap moral di masyarakat berupa empati dan pendidikan sikap terhadap sesama manusia. Bukankah cita hukum diciptakan untuk memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya? Mari kita mengawal hukum, meluruskan kembali jika hukum berjalan bengkok.


[1] Tokoh aliran Utilitarianisme adalah Jeremy Bentham (1748-1832). Inti konsepnya adalah manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaannya. Aliran ini diberi nama aliran utilitarianisme karena hukum itu harus memberikan manfaat (utility) kepada manusia lain, sedangkan yang dimaksud memberikan manfaat adalah menghindarkan keburukan dan mendapatkan kebaikan.

[2] Penemuan hukum adalah suatu cara yang digunakan oleh hakim dalam menentukan hukumnya untuk menyelesaikan perkara  apabila di dalam suatu kaedah atau peraturan tidak ada hukum yang jelas. Ada dua alasan yang menuntut perlunya dilakukan suatu penemuan hukum, Pertama jika suatu peraturan tidak mengungkapkan hal-hal yang jelas dan yang kedua apabila suatu peraturan tidak memuat perihal yang lengkap mengenai suatu perkara.

[3] Secara historis, hukum kodrat mengacu pada penggunaan akal untuk menganalisis kodrat manusia, untuk menyimpulkan secara deduktif aturan-aturan yang mengikat perilaku moral. Hukum alam (law of nature), sebagaimana diatur oleh alam, bersifat universal.