Akhirnya Senator Angkat Suara

0
72

Oleh: Sri Hartanti

[Bandung, 15 September 2020] Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta para Senator di 34 provinsi melakukan pengawasan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia.

Ajakan tersebut disampaikan, Senin (14/9/2020) dalam jamuan makan siang di kediamannya kawasan Jalan Denpasar Raya, Jakarta kepada sejumlah senator. Tiga poin yang difokuskan yaitu, akses Kesehatan, Pendidikan dan Pekerjaan.

Dalam pers rilisnya, LaNyalla menyampaikan, pihaknya meminta data dan masukan dari pengurus Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) tentang implementasi di lapangan tiga hak tersebut. Terutama praktek kewajiban penyerapan kuota pekerja difabel sebesar 1 persen untuk perusahaan swasta nasional dan 2 persen untuk BUMN dan instansi pemerintahan. LaNyalla meminta kepada senator di tiap daerah untuk melakukan check and recheck langsung di lapangan, termasuk data usahawan difabel dan kendalanya.

“Saya minta para Senator memasukkan dalam agenda reses masing-masing untuk melihat secara langsung di daerah, bagaimana tiga hak tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah,” tegasnya.

Dari data Kementerian Sosial mencatat, terdapat data difabel kategori sedang sekitar 9,5 juta jiwa. Sementara, kategori berat tercacat 1,4 juta jiwa. Merujuk pada, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sudah jelas menyatakan; ‘Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,’ termasuk warga difabel.

Pun demikian dalam lingkup akses pendidikan, difabel usia sekolah masih dirujuk ke sekolah luar biasa dan sangat minim yang dapat diterima di sekolah umum. Kondisi ini disebabkan tenaga didik yang jarang memiliki kemampuan ilmu dan pengetahuan terkait pendidikan bagi siswa difabel. Dari data yang ada, mencatat usia sekolah tujuh hingga delapan belas tahun, terdapat 600 ribu jiwa lebih difabel kategori sedang. Sementara tercatat sekitar 173 ribu jiwa difabel kategori berat.

LaNyalla mendukung permintaan PPDI agar DPD menyuarakan kepada pemerintah perlunya sensus disabilitas Indonesia, yang benar-benar berasal dari data sensus kependudukan.

“Sehingga angka Indek Pembangunan Manusia juga mencakup kelompok penyandang disabilitas,” harap Gufroni Sakaril, Ketua Umum DPP PPDI.

Begitu pula, anggota dewan Pembina DPP PPDI, Siswadi, meminta kepada Pemda untuk memasukkan hak-hak penyandang disabilitas di dalam Rencana Strategis Daerah (Renstrada).

“Sehingga para penyandang disabilitas mendapat hak yang sama di setiap daerah, minimal ketimpangan yang ada tidak terlalu jauh,” pintanya.

Menanggapi masukan pengurus PPDI dan arahan Ketua DPD RI, ketua Komite I Fahcrul Razi dan wakil ketua Komite II Bustami Zainuddin menyatakan akan memasukkan isu tersebut dalam agenda prioritas komite DPD RI.

“Sebab menurut saya, UU No.8/2016 ini tidak hanya domain Kementerian Sosial, tetapi multi kementerian. Saya pikir dari komite I sampai IV bisa terlibat. Apalagi sudah menjadi arahan Ketua DPD agar menjadi fokus kami,” cetusnya.

Senada, Bustami, juga mengusulkan kepada PPDI yang memiliki pengurus wilayah di 34 provinsi untuk secara aktif menjalin komunikasi dengan Senator yang ada di masing-masing provinsi.

Wakil ketua III DPD RI Sultan Najamudin, mengakui jika Indonesia masih kalah ramah terhadap penyandang disabilitas dibanding negara tetangga Malaysia.

“Ini juga menjadi catatan khusus kami, terkait  kebijakan dan sarana publik. Dengan Malaysia aja masih kalah, apalagi dengan Australia,” tandas Senator asal Bengkulu tersebut.

Sejumlah pengurus dari DPP PPDI turut mendampingi ketua umum Gufroni Sakaril dan dewan pembina Siswadi, di antaranya Permas Alamasyah, Hernawati, Inna Attaiakal, Paulene Wibowo dan Suharta Djaya.

(Sumber: Siaran Pers Ketua DPD RI, Senin, 14 September 2020)